Kamis, 07 January 2010

PHK Karena Kesalahan Berat Masih Jadi Perdebatan

Bagaimana jika ketentuan kesalahan berat di Pasal 158 UU Ketenagakerjaan dipindahkan kedalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan?
ASh







Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan kesalahan berat sesuai Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kembali terjadi. Kali ini menimpa Rommel Ginting yang bekerja sebagai Head Service Electrical Method di perusahaan pertambangan migas, Total E&P Indonesie. Rommel dipecat karena dianggap membocorkan rahasia perusahaan.

 

Kasus ini bermula pada akhir 2007. Rommel yang telah bekerja selama 20 tahun di perusahaan pertambangan itu, dituduh telah membocorkan rahasia perusahaan ke perusahaan peserta lelang. Rommel pun diduga kerap mendapat fee dari perusahaan pemenang tender. Perusahaan lantas membentuk tim audit. Hasilnya, tim menemukan indikasi kongkalikong antara Rommel dan pemenang tender. Karenanya, Rommel dianggap melanggar Pasal 81 PKB 2006-2008 yang mengatur tentang larangan membocorkan rahasia perusahaan dan larangan menerima imbalan dari rekanan.               

  

Tuduhan itu dijadikan dasar perusahaan mengajukan gugatan PHK tanpa pesangon ke PHI Samarinda. Gugatan dilayangkan setelah perusahaan menolak anjuran Disnaker Balikpapan yang menganjurkan perusahaan memberikan uang penghargaan atas pengabdian (pensiun dini) dan upah proses sebesar Rp2,072 miliar. Pasalnya, di sela-sela perselisihan ini terjadi, Rommel mengajukan pensiun dini dengan alasan keributan yang terus menerus terjadi. Dalam pertimbangannya, mediator menilai pelanggaran berat dituduhkan perusahaan tak terbukti.    

 

Majelis hakim PHI Samarinda yang diketuai Tugiyanto mengabulkan gugatan perusahaan dengan pertimbangan meski tuduhan pelanggaran tak terbukti, Rommel kerap berhubungan via email dengan perusahaan rekanan. Padahal Rommel tak memiliki kewenangan untuk itu. Hal itu menimbulkan kecurigaan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan yang pada giliranya terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan kerja. Karenanya, majelis mengabulkan PHK dengan uang pesangon sebesar Rp916,6 juta dan upah proses hingga putusan berkekuatan hukum tetap.                     

 

Tak puas dengan alasan kecurigaan yang didalilkan hakim PHI, Rommel mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Alih-alih dibatalkan, Majelis hakim kasasi yang diketuai Widayatno Sastrohardjono beranggotakan Fauzan dan Dwi Tjahyo Soewarsono justru menguatkan putusan PHI Samarinda pada Februari 2009.

 

Dalam pertimbangannya, majelis kasasi berpendapat penerapan hukum mengenai hak-hak yang diperoleh pemohon kasasi (Rommel) akibat PHK telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex factie dimana tergugat dinyatakan bersalah. Namun karena prestasinya yang baik dan sesuai rasa keadilan, diberi hak secara maksimal sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Kuasa hukum Rommel, Janses E Sihaloho menyesalkan putusan PHI dan MA yang mengabulkan PHK terhadap klien. Janses mengutip putusan MK No. 012/PUU-I/2003 yang menghapuskan ketentuan Pasal 158 tentang kesalahan berat sebagai alasan PHK. Menurut Janses, PHI dan MA seharusnya menunggu terlebih dulu putusan pidana yang menyatakan Rommel bersalah telah membocorkan rahasia perusahaan. “Ini dilaporkan ke polisi saja tidak pernah untuk diproses pidana karena dalam hukum acara PHI hanya pembuktian formal (surat-surat),” kata Janses. Terlebih ada surat pernyataan Haryanto tertanggal 26 Mei 2007 yang menunjukan kalau dia tak pernah memberikan keterangan sebagaimana tuduhan perusahaan.       

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua