MK Diminta 'Memperjelas' Tafsir Rangkap Jabatan Menteri
Berita

MK Diminta 'Memperjelas' Tafsir Rangkap Jabatan Menteri

Hakim Konstitusi mempertanyakan kedudukan hukum Lily Wahid sebagai pemohon judicial review UU Kementerian Negara.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ali
Bacaan 2 Menit
MK Diminta 'Memperjelas' Tafsir Rangkap Jabatan Menteri
Hukumonline

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Permohonan yang diajukan oleh Lily Chadidjah Wahid ini telah memasuki agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan. Panel Hakim Konstitusi mempertanyakan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Lily Wahid dalam pengujian Pasal 23 UU Kementerian Negara itu. 

 

“Legal standing (kedudukan hukum) atau kerugian konstitutional pemohon itu apa? Anda hanya samar-samar menjelaskannya,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar di ruang sidang MK, Senin (25/1). Dalam pengujian UU di MK, kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon adalah hal yang sangat penting agar pokok perkara bisa diperiksa oleh MK.

 

Kuasa Hukum Lily, Edy Sutrisno Sidabutar mengatakan legal standing dan kerugian konstitusional kliennya sudah sangat jelas dalam permohonan. Lily adalah fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, ketentuan Pasal 23 memiliki makna yang multi tafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberi jaminan kepastian hukum.

 

Pasal 23 menyebutkan 'Menteri Negara dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta atau, c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah'.

 

Lily mempersoalkan ketentuan huruf c yang tak secara spesifik menyebutkan partai politik. Akibatnya, banyak ketua umum parpol yang merangkap jabatan sebagai menteri. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang merangkap jabatan sebagai Menakertrans. Karenanya, ia meminta MK memberi tafsir agar ketentuan huruf c itu juga berlaku untuk partai politik.

 

Selain itu, Lily juga menjelaskan penjelasan umum pada paragraf 8 dalam UU tersebut. Yakni, terkait kalimat 'Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik'. Ia meminta agar MK membatalkan kata 'diharapkan' sehingga seorang menteri harus benar-benar mundur sebagai pengurus parpol. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info