Jumat, 12 Maret 2010
Yosep Adi Prasetyo:Komnas HAM Masih Terbentur Masalah Anggaran
Di usianya yang ke-17, Komnas HAM masih dipusingkan dengan masalah kelembagaan seperti anggaran dan SDM yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dny
Yosep Adi Prasetyo:Komnas HAM Masih Terbentur Masalah Anggaran
Yosep Adi Prasetyo, di ruang kerjanya. Foto: Sgp

Dari sekian banyak komisi negara independen yang dibentuk Republik ini, Komnas HAM adalah yang tertua. Dibentuk dengan Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 yang diterbitkan era Soeharto, Komnas HAM kini memasuki usia 17 tahun. Meskipun ‘tua’, namun masalah yang menyelimuti Komnas HAM masih bersifat kelembagaan seperti anggaran dan SDM. Di luar itu, Komnas HAM juga masih dianggap kurang bertaji karena hasil penyelidikan kerap diabaikan oleh instansi penegak hukum.

 

Masalah kelembagaan seyogyanya tidak lagi menghinggapi lembaga seusia Komnas HAM. Namun, perjalanan Komisi yang berkantor di jalan Latuharhari ini memang agak ‘berliku’. Komnas HAM pernah didemo oleh pegawainya sendiri terkait kesejahteraan. Lalu, Komnas HAM juga pernah dipusingkan oleh proses pemilihan sekjen yang berlarut-larut. Calon yang terpilih menjadi Sekjen Komnas HAM pun sempat dipersoalkan karena dinilai bermasalah.

 

Komisioner telah berganti empat generasi, namun masalah yang sama kerap muncul. Ketua Komnas HAM periode 2007-2012, Ifdhal Kasim menyadari akan hal ini. Makanya, begitu kembali terpilih memimpin Komnas HAM, ia langsung mencanangkan program pembenahan internal termasuk di dalamnya manajemen SDM. Program yang dicanangkan Ifdhal menjadi pekerjaan rumah bagi Yosep Adi Prasetyo. Mantan wartawan ini baru saja didapuk sebagai Wakil Ketua Komnas HAM bidang Internal menggantikan M Ridla Saleh.

 

Tiga tahun sepertinya cukup bagi anggota Komnas HAM yang lebih dikenal dengan nama Stanley ini, untuk mengetahui seluk–beluk dapur Komnas HAM. Ditemui hukumonline di ruangannya, Senin lalu (1/3), Stanley secara gamblang memaparkan berbagai permasalahan internal yang dihadapi Komnas HAM. Mulai dari birokrasi anggaran yang rumit, manajemen SDM, hingga urusan kesekretariatan. Untuk lebih detilnya, berikut adalah petikan wawancara hukumonline dengan Stanley:

 

Biodata Yosep Adi Prasetyo

Tempat/Tanggal Lahir

:

Malang, 20 Juni 1959

Pendidikan

:

Teknik Elektronik, Universitas Kristen Satya wacana

Karir & Organisasi

:

§  Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI)

§  Anggota Majelis Etik AJI (2003-2005)

§  Anggota Pokja Reformasi Polri (2003)

§  Anggota Tim Adhoc Kerusuhan 13-14 Mei 1998 (2003)

§  Dosen di Universitas Kristen Satya wacana

§  Pendiri Aliansi Jurnalis Independen

§  Pendiri KBR68H

Dari berbagai sumber.

 

Apa alasan di balik keinginan Pimpinan Komnas HAM untuk melakukan perbaikan internal di sisa periode 2007-2012?

Jadi Komnas HAM ini semenjak 2007 kan beberapa kali mengalami suatu reorganisasi di kesekjenan. Dan pada April 2008 itu, sekjen yang baru masuk. Itu kemudian membawa satu perubahan yang diresmikan pada Maret 2008, struktur baru. Nah, itu belum terlalu men-support fungsi Komnas HAM. Kemudian juga perubahan-perubahan ini ada beberapa kelemahan, selain juga kekuatan ya. Karena itu pimpinan memang diminta untuk lebih terlibat. Tapi kan kalau kita lihat di kepemimpinan yang lama belum cukup solid.

 

Kemudian juga tidak ada pengawalan di dalam manajemen internal. Karena itu, tugas saya (Wakil Ketua bidang Internal, red.) barangkali lebih berat adalah bagaimana pembenahan ke dalam ini, menyangkut mekanisme rapat, mekanisme macam-macam. Kebetulan saya juga orang yang tidak begitu asing di bidang keuangan. Karena saya pernah menjadi direktur di KBR68H, yang mengurusi keuangan. Saya berharap pengalaman-pengalaman saya bisa memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan Komnas HAM. Saya berharap pimpinan punya pegangan dalam decision making. Misalnya dari keputusan anggaran, ada berapa. Karena seringkali, keputusan itu dibuat, disetujui, tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Menurut saya ini fatal. karena tidak menjadi satu bagian. Keuangan sepertinya sendiri, kemudian program sendiri.

 

Bagaimana sistem pengelolaan anggaran di Komnas HAM?

Di sini ada birokrasi keuangan yang cukup rumit, karena menyangkut penggunaan dana APBN. Ada PUM, Pemegang Uang Muka. Kemudian uang yang diberikan itu juga terbatas. Misalnya, untuk Biro Pemajuan HAM itu hanya sebesar mungkin Rp80 juta. Kalau Rp80 juta habis, harus dipertanggungjawabkan kemudian baru diisi lagi. Nah itu menyulitkan. Begitu rumit, dan begitu ketatnya sistem APBN ini, dan menurut saya itu tidak efisien.

 

Yang bisa dipangkas adalah kalau kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga untuk men-support. Atau ada sistem keuangan pembayaran langsung. Jadi, kita tidak perlu memegang uang, nanti dari kas negara itu akan dibayarkan. Kita, misalnya, sedang memberikan training di Bandung di sebuah hotel, sebenarnya kita tidak perlu mengurus uang, dengan yang Rp80 juta ini. Kita bisa me-manage langsung saja dari kas negara, dibayarkan ke sana. Nah saya akan coba mengatur itu.

 

Hal-hal apa yang harus diprioritaskan dalam pembenahan internal?

Menurut saya, office politic yang harus ditata ulang. Karena kita tahu bahwa di Komnas HAM ini sering isu berkembang bisa menghantam pribadi-pribadi. Menurut saya harus ada mekanisme manajemen isu itu. Misalnya tadi sudah saya lontarkan apa yang saya gagas dan rupanya semua menyambut baik.

 

Kenapa Komnas HAM selalu dipusingkan dengan permasalahan internal?

Masalah internal dihadapi semua lembaga pemerintahan yang menggunakan mekanisme APBN, dan pegawai negeri. Masalahnya adalah ketidakklopan Komnas HAM, dengan tupoksi, empat fungsi itu, pemantauan, mediasi, pengkajian, dan penyuluhan, dengan sistem APBN. Misalnya sekarang Komnas HAM mengalami pengaduan bahwa masyarakat di Sulawesi Utara ditembakin oleh polisi, oleh aparat. Lantas karena APBN itu sekarang pada bulan Februari belum cair, maka kami tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti pada bulan April ketika (anggaran, red.) turun baru kami bisa ke sana. Butuh kiat manajemen yang spesifik untuk mengatasi itu. 

 

Mengingat usia Komnas HAM, apakah pembenahan internal masih relevan untuk dibahas saat ini? (Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993, berdasarkan Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993)

Oh iya, karena pembenahan internal ini sangat berpengaruh bagi kerja-kerja ke luar, untuk menjalankan fungsi. Kalau terlambat dia (pembenahan internal, red.), maka seluruh fungsi akan terhambat. Nah, Komnas HAM sendiri kalau di dalam mekanisme kesekjenan sebetulnya masih muda. Karena ketika 1993 dibentuk itu bukan pegawai negeri. Seluruhnya tenaga-tenaga profesional. Ketika tahun 1999, dikatakan paling lambat 2002 itu sudah harus ada seorang sekjen, eselon satu, pegawai negeri, yang memimpin staf kantor. Nah, semenjak 2002 itu ada upaya untuk seluruh staf profesional didorong untuk menjadi pegawai negeri. Pertarungan untuk menjadi pegawai negeri itu baru selesai tahun lalu. Jadi, sebetulnya sangat relevan untuk membicarakan masalah-masalah internal. Sekarang seluruhnya pegawai negeri ya, tidak ada yang non (pegawai negeri, red.). Kalau yang tahun lalu, masih ada yang non pegawai negeri.

 

Keberadaan sekjen sepertinya kerap menjadi persoalan di lembaga-lembaga negara independen seperti Komnas HAM. Apakah hal ini terjadi karena Sekjen selalu diposisikan sebagai ‘orang kiriman’ pemerintah?

Oh, tidak saya kira. Karena Sekjen ini hanya KPA, Kuasa Pengguna Anggaran. Pengguna anggarannya tetap ketua. Jadi, dia memang sifatnya hanya supporting. Tapi memang karena keterbatasan alokasi budget yang membikin itu. Masalah lebih terkait dengan manajerial dan seterusnya. Karena begini, Komnas HAM itu dimungkinkan untuk mendapatkan dana dari non APBN. Misalnya dari lembaga donor, dari UN, atau dari lembaga-lembaga di luar negeri. Tapi untuk kerja-kerja tertentu. Pemantauan dan mediasi tidak boleh sama sekali. Pengkajian dalam hal-hal tertentu tidak boleh. Hanya untuk penyuluhan yang boleh, atau untuk capacity building Komnas HAM. Itu boleh dilakukan. Nah menurut saya, peluang itu belum dilakukan secara optimal oleh Komnas HAM.

 

Sejauh ini, bagaimana dukungan lembaga-lembaga donor terhadap Komnas HAM dari aspek pendanaan?

Ada beberapa (lembaga donor, red.), tapi belum mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis untuk Komnas HAM. Mereka hanya terlibat di dalam dukungan untuk pelatihan, kemudian beberapa kegiatan yang sifatnya kantor perwakilan dan seterusnya. Kami punya enam kantor perwakilan kan Komnas HAM di Indonesia.

 

Bagaimana konsep kesekretariatan Komnas HAM yang ideal?

Kesekretariatan itu yang ideal adalah me-manage seluruh pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan. Tapi, (juga) menyiapkan diri untuk men-support keinginan dari komisioner. Total, tidak boleh ada tawar menawar. Seluruh harus dikordinasikan, “Anda butuh apa? kita akan support”. Selama ini jalan sendiri-sendiri. Anggota ingin apa, kemudian anggaran yang tersedia untuk ini, jadi belum tentu klop. Karena sistem APBN itu. Misalnya apa yang saya rencanakan 2010, itu sudah disusun pada 2008. Disetujui pada 2009. Jadi kita kebutuhannya berbeda, dengan yang dua tahun yang lalu. Ketika ingin mengubah sesuatu, harus revisi. Revisinya harus nunggu tiga bulan, Selama proses revisi, kita tidak boleh menggunakan dana itu. Itu kan rumit.

 

Bagaimana mengatasi masalah anggaran yang dihadapi oleh Komnas HAM?

Yang bisa diatasi adalah (ketika) dalam perencanaan jangan terlalu detil, di dalam menyusun rencana kegiatan. Karena semakin detil, semakin tidak fleksibel dia. Yang kedua adalah bagaimana model penggunaan block. Jadi ada kegiatan besar sekian kali, dan seterusnya, tapi fleksibel. Dimungkinkan, kalau kurang di sini, ambil di kegiatan berikutnya, dan seterusnya itu dimungkinkan. Nah, engineering seperti itu yang saya kira harus diciptakan di dalam institusi yang seringkali harus melakukan pekerjaan yang sifatnya quick respon.

 

Ada sesuatu kita harus turun ke lapangan, melakukan penanganan, dan seterusnya. Kalau untuk departemen, untuk apa, mungkin tidak seperti itu. Tapi ini kan kami melayani pegaduan. Tiba-tiba bisa dalam satu bulan skalanya luar biasa, bulan berikutnya tidak ada kegiatan. Tidak mungkin itu direncanakan dua tahun sebelumnya. Bulan ini saya ingin bikin sekian kegiatan, ini sekian kegiatan, kalau tidak bisa hangus, uang harus dikembalikan, dan seterusnya. Fleksibel dan jangan terperangkap di dalam satuan yang terlalu detil. Misalnya sampai satuan empat. Cukup sampai di satuan dua menurut saya, anggaran.

 

Apa korelasinya pembenahan internal dengan pelaksanaan tugas pokok Komnas HAM, khususnya penuntasan kasus-kasus HAM?

Karena begini, seringkali pekerjaan-pekerjaan yang tugas pokok dan fungsi Komnas HAM, itu berbenturan dengan masalah-masalah internal. Sehingga anggota tidak pernah fokus. Dia tidak pernah menjalankan fungsinya tapi ribet dengan urusan-urusan kepegawaian, urusan anggaran, urusan mau melaksanakan kegiatan, ini ada dananya tidak, dananya ini bagaimana cara membaginya, dan seterusnya. Nah menurut saya tugas ke depan, khususnya di bawah komando saya ini, harus memikirkan, “Anda maunya apa? Ini saya kasih gambarannya ya, ini ada dananya ini, silahkan pakai”. Support itu yang harus diberikan saya kira. Dan peran supporting kan hanya membantu, jangan ikut mengambil keputusan, atau menentukan ini bisanya ini. Kita harus fleksibel memenuhi kebutuhan anggota untuk implementasi tuposkinya Komnas HAM.

 

Jadi yang menjadi permasalahan utama di Komnas HAM adalah masalah anggaran?

Pertama dana, yang kedua juga barangkali manajerial, manajerial orangnya. Yang ketiga adalah hambatan-hambatan di dalam legislasi. Jadi ada banyak pasal-pasal yang menghambat kerja kita. Contoh ya, kita punya kantor perwakilan, di Padang, di Pontianak, itu mewakili provinsi ya, di Papua, kemudian di Sulawesi Tengah, di Ambon. Tapi begitu kita ngomong, bagaimana support dana? APBN, yang bersumber pada APBN ini apa? Sehingga harus ada engineering. Misalnya mengalokasikan ini untuk apa ya narasumber misalnya sekian. Padahal, Papua misalnya, itu ada anggota. Dulu di Kalimantan Barat itu punya anggota. Kemudian di Sumatera Barat juga ada anggota. Nah, ini menjadi kendala.

 

Kalau permasalah SDM di Komnas HAM?

Kalau SDM, jumlah staf di sini kita-kira sekitar 200 orang. Banyak di antara mereka adalah staf-staf yang mumpuni, tapi sebagian dari mereka mungkin adalah staf biasa yang hanya berpikir dengan ‘kacamata kuda’. Ini yang harus dirombak. Seluruhnya harus memiliki perspektif human right, dan fungsi Komnas HAM ini kan fungsi pelayanan. Ada orang mengadu, di-quick respon. kalau ada orang, ada situsasi sesuatu yang harus dilakukan kajian, harus dikasih, dan seterusnya. Menurut saya fleksibilitas kalau di rata-rata birokrasi pegawai negeri yang ada di departemen-departemen jangan muncul di sini. Sangat berbeda kulturnya dengan KPK. Kalau KPK kan mereka bisa meng-hire orang yang tugasnya hanya menyadap, itu ada. Dan dibayar profesional. Kalau di sini, orang profesional tidak akan masuk, karena gajinya kecil. Standarnya PNS betul. Tidak ada tambahan-tambahan khusus. Nah, saya barangkali harus memikirkan bagaimana mengatasi ini.

 

Apa yang dibutuhkan dari aspek kelembagaan, agar pelaksanaan tugas Komnas HAM menjadi lebih efektif?

Faktor kelembagaan ya itu tadi, masalah mandat, kewenangan, kemudian juga ada beberapa pasal yang harus diperbaiki. Nah kami kan sudah mengajukan UU Komnas HAM. Sudah masuk prolegnas. Yang lain adalah draf amandemen UU No 26 Tahun 2000. Juga sudah masuk prolegnas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.