Rabu, 14 April 2010

Koreksi atas pemberitaan

NAN

Kepada Yth.:

Pimpinan Redaksi Hukumonline

Di Tempat.

 

Dengan hormat,

 

Sehubungan dengan berita yang dimuat di hukumonline pada tanggal 09 April 2010 yang berjudul : Ketika Surat Kuasa Advokat Disita Pengadilan, dengan ini kami ingin mengkoreksi pernyataan dalam berita tersebut pada alinea 7 yang menyatakan “Berdasarkan penuturan Peter, kasus ini berawal dari sengketa perdata antara Apperchance Company Limited (ACL) melawan PT. Makindo Tbk, Rachmawaty Jusuf, Gunawan Jusuf dan Cludine Jusuf. Peter yang diberi kuasa oleh ACL diminta oleh kliennya tersebut mengumumkan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal 24 November 2003 yang memenangkan ACL.” 

 

menjadi sebagai berikut :

 

Berdasarkan penuturan Peter, kasus ini berawal dari sengketa perdata antara Apperchance Company Limited (ACL) melawan PT. Makindo Tbk, Rachmawaty Jusuf, Gunawan Jusuf dan Cludine Jusuf. Peter yang diberi kuasa oleh ACL diminta oleh kliennya tersebut mengumumkan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal 24 November 2003, yang mana Putusan Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal 24 November 2003 tersebut merupakan fakta yang benar-benar ada yang pernah diputus di Singapura dan merupakan domain publik.

 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami

 

 

 

Peter Kurniawan

 

nasib TKI
 - ardiansahriadi
26.05.10 16:16
saya mau bertanya apa hukum di negara kita kuat untuk membentengi para tenaga kerja indonesia yang ada diluar negeri ????di pasal berapa hak setiap orang itu bisa dilindungi secara kuat dan pasti menjamin kebebasan hak setiap manusia ???trima kasih dan mohon jawaban. unsika karawang
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua