Rabu, 26 Mei 2010

Polisi Yakin Punya Bukti Permulaan untuk Tahan Susno

Hakim PN Jakarta Selatan pertimbangkan urgensi kehadiran Susno Duadji ke persidangan.
Rfq
Polisi yakin punya bukti yang cukup untuk tahan Susno. Foto: Sgp

Mabes Polri bersikukuh punya bukti permulaan yang cukup. Dengan bukti permulaan dan alat bukti yang cukup, polisi yakin punya dasar untuk menangkap dan menahan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Mabes juga menegaskan penangkapan dan penahanan mantan Kapolda Jawa Barat itu sudah sesuai prosedur. “Penahanan telah sesuai dengan ketentuan, maka harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan yang sah,” ujar kuasa hukum Mabes Polri, Iza Fadri dalam sidang lanjutan permohonan praperadilan Susno di PN Jakarta Selatan (25/4).

 

Meskipun KUHAP tak menjelaskan secara detil maksud ‘bukti permulaan yang cukup’, praktiknya cukup ada laporan polisi ditambah alat bukti lain. Ini juga sejalan dengan beleid yang pernah dikeluarkan Mahkejapol pada 1984, tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana. Iza juga menunjuk Peraturan Kapolri No.Pol Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan beleid ini, bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan menyaratkan ada minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

 

Bukti permulaan yang cukup dalam kasus Susno adalah laporan polisi No.Pol: LP/272/K/IV/2010/Bareskrim tertanggal 21 April 2010. Ada juga keterangan enam orang saksi antara yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Syahrial Djohan, Haposan Hutagalung, M Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Ahsanur, dan Syamsurizal Mokoagouw.

 

Iza memaparkan, sebelum dilakukan penangkapan penyidik telah menunjukan surat perintah penangkapan No.Pol: SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tertanggal 10 Mei 2010 kepada Susno. Namun pemohon  menolak menerima dan meneken surat perintah penangkapan tersebut. Setelah itu, penyidik pun membuat berita acara penolakan tanda tangan pada surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan. Surat tersebut pun diteken kuasa hukum pemohon, Henry Yosodiningrat. Merujuk pada uraian tersebut, Mabes Polri berkeyakinan penangkapan telah sah karena sudah sesuai prosedur dan bukti permulaan yang cukup. “Untuk itu penangkapan terhadap pemohon secara hukum haruslah dinyatakan sah,” ujarnya.

 

Normatifnya, penahanan dilakukan terhadap tersangka dengan memenuhi tiga syarat. Pertama, dipenuhinya ‘bukti yang cukup’ sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni tersangka diduga keras melakukan tindak pidana bagi yang bersangkutan, dan dugaan keras didasarkan pada bukti yang sukup. Definisi bukti yang cukup, menurut Iza tak serupa  dengan definisi cukup bukti yang dipergunakan dalam persidangan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Untuk itu, seyogianya pengertian bukti yang cukup mesti diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Penyidikan terhadap Susno  dianggap cukup bukti bila ditemukan batas minimum pembuktian oleh penyidik ke muka persidangan sebagaimana ketentuan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP.

 

Kedua, syarat objektif. Landasan dasar yuridis bagi termohon menetapkan penahanan terhadap pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Ketiga, syarat subyektif.  Syarat ini, oleh termohon melandasi penahanan diberlakukan terhadap pemohon dengan alasan kekhawatiran atas subyektivitas tersangka. Unsur keadaan atau keperluan penahanan tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Keadaan ‘mengkhawatirkan’ merupakan keadaan yang dinilai subyektif bagi pejabat yang berwenang melakukan penahanan.  Terlebih lagi, saat pemohon hendak pergi ke Singapura untuk berobat, Mabes Polri justru curiga Susno hendak bertemu Syahrial Djohan, salah seorang tersangka dalam kasus Gayus.

 

Berdasarkan hal tersebut, Mabes Polri berkesimpulan secara subyektif pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penahanan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan prosedur yang berlaku. “Maka penahanan  terhadap pemohon yang dilakukan termohon adalah sah karena telah dilakukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan KUHAP,” ujarnya.

 

Menanggapi jawaban termohon, pengacara Susno langsung mengajukan repliknya. Dijelaskan Henry, pada intinya pemohon tetap menolak seluruh dalil termohon. Pasal 184 KUHAP perihal ‘bukti permulaan yang cukup’ bersifat limitatif. Artinya, alat bukti yang cukup tidak boleh ditambah dengan laporan polisi sebagai salah satu alat bukti yang sah. Menurut doktrin hukum, untuk memproses seseorang dalam perkara pidana yakni dua alat bukti. Dengan demikian, hanya berdasarkan keterangan saksi menjadi dasar penangkapan terhadap pemohon, Henry menilai tetap memiliki nilai satu alat bukti.

 

Begitupun dengan dalil penahanan termohon, pemohon tetap menolak dalil termohon. Mabes Polri, kata Henry, tidak dapat membuktikan bukti yang cukup. Bukti yang cukup menjadi syarat fundamental sah tidaknya penahanan. “Maka mengenai bukti yang cukup itu, kami tetap pada dalil permohonan praperadilan yang telah kami ajukan,” pungkasnya.

 

Kekeuh hadirkan Susno

Tim penasihat hukum tetap bersikeras agar Susno dapat dihadirkan di muka persidangan dan dimintai keterangan. Henry meminta kepada hakim tunggal Haswandi agar memcermati dan mempertimbangkan permintaan tersebut.

 

Hakim Haswandi menilai upaya pemohon melalui kuasa hukumnya telah sesuai dengan prosedur. Dia berpandangan, kepentingan dari pemohon telah diwakili tim penasihat hukum, sehingga kepentingan pemohon telah terwakili. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan pemohon, tersangka dan keluarga mesti ditafsirkan dengan merujuk pada Pasal 79 KUHAP yakni dapat diwakili oleh kuasanya. Oleh karena itu, sambung Haswandi mesti dipisahkan antara ‘mendengarkan’ dengan ‘menghadirkan’. “Oleh karena itu segala sesuatu  dapat dikemukakan oleh kuasa hukumnya,” ujarnya.

 

Henry menegaskan pemohon prinsipal (Susno) kini berada dalam tahanan.  Menjenguk yang bersangkutan tidak gampang. Sehingga, menghadirkan Susno ke persidangan pun belum tentu ada izin. Karena itu, Henry meminta hakim mengeluarkan penetapan untuk menghadirkan Susno ke sidang. “Kami masih mengharap kepada hakim yang mulia untuk dihadirkan pemohon pada sidang berikutnya,” ujarnya.

 

Haswandi mengatakan akan mempertimbangkan urgensi kehadiran Susno. “Kalau ada hal-hal yang urgensi dan dirasa perlu maka akan kita tentukan,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua