Senin, 28 June 2010

MK Sidangkan Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat

Selain menuntut pemilu ulang, kuasa hukum pemohon meminta agar pasangan Sugianto-Eko didiskualifikasi dan menetapkan pemohon sebagai pemenang. Sementara kuasa KPUD Kotawaringin berpendapat materi sengketa adalah kewenangan Panwas.
ASh
Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang permohonan Pemilukada. Foto: Sgp

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang permohonan sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang diajukan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, Senin (28/6). Ujang-Bambang adalah pasangan calon bupati dengan nomor urut dua yang kalah dalam Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

 

Pemilukada yang digelar pada 5 Juni 2010 lalu itu dimenangkan pasangan Sugianto Sabran-Eko Sumarno itu, diduga terjadi sejumlah pelanggaran. Diantara adanya dugaan money politic dan intimidasi. Berdasarkan rekapitulasi KPUD, pasangan Ujang-Bambang hanya berhasil memperoleh 55.281 suara. Sedangkan pasangan Sugianto-Eko berhasil meraup 67.199 suara.

 

Atas dasar itu, Ujang-Bambang meminta MK agar Pemilukada yang diwarnai pelanggaran itu diminta untuk diulang atau meminta MK menetapkan pemohon sebagai pemenang.

 

Sidang yang dipimpin M. Akil Mochtar kali ini mengagendakan tanggapan pihak termohon yakni KPUD Kotawaringin yang diwakili kuasanya, Arteria Dahlan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan saksi pemohon sebanyak 68 orang yang sengaja dihadirkan dari enam kecamatan di wilayah Kotawaringin Barat untuk menjelaskan tentang pembagian uang dari pasangan Sugianto-Eko sebelum Pemilukada dimulai.

 

Dalam sidang, Arteria Dahlan menuturkan jika permohonan yang diajukan berhubungan dengan pelanggaran atau penyimpangan seharusnya kewenangan panitia pengawas pemilu (panwaslu), bukan MK. “Kalau adanya tuduhan money politic sebelum dilakukan pemilihan, itu menjadi domain Panwaslu. Paswaslu pun tak menemukan pelanggaran yang didalilkan pemohon,” ujarnya.

 

Permohonan pun, lanjut Arteria, tak menguraikan secara jelas soal kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan KPUD Kotawaringin Barat. “Sesuai dokumen di tingkat TPS, tak ada keberatan dari saksi-saksi dari pasangan calon termasuk dari saksi pemohon, tak ada temuan pelanggaran Pemilukada yang diselenggarakan termohon,” ujarnya. “Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, adil, aman, tertib, dan tak ada kesalahan penghitungan serta keberpihakan termohon untuk salah satu pasangan tertentu.”

 

Karenanya, hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon, menempatkan pasangan calon nomor urut satu (Sugianto-Eko, red) sebagai pemenang, sudah benar, sah, dan mengikat. Hal itu didasarkan pada berita acara yang sah yakni dokumen rekapitulasi model C, DA, dan DB. “Setelah diperiksa tak ada kesalahan penghitungan sedikit pun yang dilakukan termohon,” tegasnya.

 

Ia membantah jika hasil akhir Pemilukada Kotawaringin Barat diperoleh karena ada tekanan dan perasaan ketakutan luar biasa dari sejumlah pemilih. “Bagaimana tekanan itu dilakukan jika kapasitas pemohon sendiri (incumbent) yang masih berkuasa? Sementara siapa termohon dan pasangan nomor urut satu bukan incumbent, yang tak memiliki kekuatan untuk menginstrusikan atau melakukan pelanggaran yang dikatakan masif, sistematis, dan terstruktur,” ujarnya.

 

Sementara kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, menjelaskan permohonannya tak hanya dilihat dari proses pemilihan dan penghitungannya, tetapi ada proses sebelum itu. “Lingkupnya itu masif, sistematis, tak hanya dilakukan pasangan calon, KPPS juga terlibat, dan terstruktur mulai dari level bawah, ini yang sedang kami buktikan,” ujarnya usai sidang diskors.

 

Menurutnya dalam Pemilukada itu terjadi money politic dan intimidasi bagi warga Kotawaringin Barat yang dilakukan pasangan Sugianto-Eko. “Bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi sistem keamanan disana pun sudah ‘terbeli’. 68 saksi yang kita hadirkan dari 6 kecamatan akan membuktikan hal itu,” kata Bambang.

 

Ia mengakui intimidasi/ancaman yang dilakukan belum pada tingkat pemukulan. “Tetapi orang bersembunyi berhari-hari diatas plapon tak berani pulang, banyak. Satu desa bercerai-berai karena dipaksa preman sudah banyak terjadi,” jelasnya. “Ketakutan itu muncul karena mereka punya pengalaman di masa lalu, kalau ini (proses Pemilukada, red) dilegitimasi, kita menjustifikasi premanisme, politik uang.”

 

Soal tuntutan permohonan, Bambang menegaskan tak hanya sekedar menuntut Pemilukada ulang. Sebab, jika Pemilukada ulang dilakukan, ia pesimis prasyarat Pemilukada secara demokratis, luber, jurdil bisa diterapkan. “Jadi harus ada prasyarat lain yang menyertai Pemilukada ulang, misalnya sistem keamanan, penyelenggara diambil alih oleh KPU provinsi, pasangan Sugianto-Eko didiskualifikasi dan menetapkan pemohon sebagai pemenang.”

 

Sedangkan dari 68 saksi yang diperiksa, 3 saksi diantaranya saksi Suherman, Baidowi, dan Yohanes Luther, intinya menerangkan telah terjadi money politic yang diduga dananya berasal dari pasangan Sugianto-Eko. Setiap warga pemilih diberi dana yang besarannya bervariasi mulai dari 150 ribu hingga 600 ribu per pemilih. Pasangan Sugianto-Eko pun menggunakan jasa preman untuk mengintimidasi warga guna memuluskan pencalonannya.

 

Seperti dituturkan Suherman, penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng, yang mengatakan mendapati tetangganya membagi-bagikan 36 amplop berisi uang sebesar Rp150 ribu pada warga lain, untuk memilih Sugianto-Eko. Suherman sempat melaporkannya pada panitia pengawas, namun ia malah disatroni preman-preman kiriman Sugianto-Eko. "Ini preman yang melakukan kerusuhan di Sampit dulu, anak-istri terpaksa mengungsi ke rumah mertua sampai sekarang," ungkapnya.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua