Selasa, 06 Juli 2010

Ahli Waris Dapat Menolak Pengalihan Paten

Dalam hukum waris Islam, sebelum ahli waris menolak warisan maka dia harus terlebih dahulu diberitahukan berapa nilai warisan yang menjadi haknya.
Ali

Hampir sepuluh tahun terkatung-katung, akhirnya pemerintah menerbitkan aturan yang lebih teknis mengenai pengalihan paten. Pada awal Juni 2010 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Aturan itu diterbitkan untuk memperjelas pengalihan paten yang sempat disinggung oleh UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten.

 

Sesuai dengan namanya, Perpres ini menjadi payung hukum bagi pengalihan paten dari pemegang paten kepada orang lain. UU Paten menyebutkan ahli waris merupakan salah satu pihak yang mungkin mendapatkan pengalihan paten tersebut. Namun, Perpres ini memungkinkan ahli waris menolak pengalihan paten tersebut.

 

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Dalam hal ahli waris tidak bersedia menjadi pemegang paten, maka ahli waris menyatakan pelepasan paten tersebut dan memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan ahli waris mengenai pelepasan paten. Jika ahli waris melepaskan haknya, maka paten tersebut bisa dibatalkan.

 

Sikap menolak warisan berupa hak paten ini memang mungkin saja terjadi. Sebab, ketentuan Pasal 7 membebankan biaya tahunan atas paten kepada ahli waris. Bila biaya lebih besar daripada nilai paten tersebut, tentu ahli waris lebih memilih untuk menolak hak paten tersebut.  

 

Dari sudut pandang hukum waris Islam, hak paten memang bisa diwariskan kepada ahli waris bila si pemegang paten telah meninggal dunia. Neng Djubaidah, pengajar Hukum Waris Islam di Universitas Indonesia (UI), mengatakan ahli waris pun bisa menolak pewarisan berupa hak paten tersebut. “Menolak waris memang diperbolehkan,” ujarnya kepada hukumonline, Selasa (6/7).

 

Namun, dalam hukum waris dikenal asas ijbari. Yakni, bila seseorang meninggal maka warisan itu otomatis langsung ‘jatuh’ ke ahli warisnya. Neng menjelaskan dalam pelaksanaan asas ini ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui nilai warisannya sebelum memutuskan menolak warisan tersebut.

 

“Seorang ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar bagian yang menjadi haknya. Misalnya, berapa nilai hak paten yang diwariskan kepadanya. Kalau memang dia sudah ikhlas bagiannya untuk diamalkan. Itu boleh saja. Jangan sampai dia baru mengetahui nilai haknya setelah dia sudah menolak,” jelas Neng. Namun, proses pemberitahuan nilai warisan ini harus terlebih dahulu dilewati.

 

Lebih lanjut, Neng mengatakan syarat seorang ahli waris menolak warisan berupa hak paten tersebut adalah orang yang sehat akal, telah dewasa dan tidak dalam keadaan terpaksa. Selain itu, ia mengingatkan agar asas personalitas keislaman juga harus diterapkan dalam pewarisan hak paten ini.

 

Dalam hukum Islam, pewarisan bisa dilakukan terhadap ahli waris yang beragama Islam. “Ahli waris dan pemegang hak paten harus sama-sama beragama Islam,” jelasnya. Namun, bila ada ahli waris yang bukan beragama Islam maka dia tetap mendapat bagian melalui wasiat.

 

Menumpuk

Mantan Direktur Paten Ditjen HaKI Azmi Dahlan menyambut baik diterbitkannya Perpres. Ia mengatakan selama ini proses pengalihan paten memang belum bisa dilaksanakan. “Kalau sekarang aturannya sudah diterbitkan, itu baik sekali,” ujarnya. Di eranya, Azmi mengatakan Direktorat Paten hanya mencatat pihak yang mendaftar untuk mengalihkan paten. 

 

Karenanya, pasca keluarnya Perpres ini, Azmi berharap permohonan pengalihan paten yang sudah menumpuk tersebut bisa segera ditindaklanjuti. Ia mengatakan orang yang menunggu pengalihan paten tersebut sudah selama 9 tahun sejak UU Paten diundangkan.

 

Sekedar mengingatkan, pengalihan paten dapat dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua