Kamis, 08 July 2010

Jangan Sampai LPKSM “Dimanfaatkan” dalam Persaingan Usaha

KPPU belum tahu ada Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tentang pubikasi hasil pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
M-7/Mys
Kementerian Perdagangan. Foto: Sgp

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan No. 03/PDN/SE/6/2010 melarang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mempublikasikan hasil pengawasan barang dan jasa sebelum melakukan klarifikasi kepada pelaku usaha. Kalau berdasarkan hasil pengujian instansi pembina menyimpulkan kebenaran hasil pengawasan tidak terbukti, LPKSM tidak dapat mempublikasikan hasil pengawasan tersebut.

 

Advokat yang sering menangani perkara konsumen, David M.L. Tobing, berpendapat beleid tersebut dilandasi keinginan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Jangan sampai LPKSM “dimanfaatkan” oleh pelaku usaha tertentu untuk menjatuhkan pesaingnya. David percaya ada kemungkinan LPKSM “dimanfaatkan” untuk tujuan tersebut. Bahkan bisa juga menimpa LPSKM yang sudah tercatat di Kementerian Perdagangan. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang beriktikad tidak baik menggunakan lembaga perlindungan konsumen swasta. Caranya, meminta lembaga perlindungan konsumen swasta tertentu melakukan riset atau kajian dengan tujuan menyerang pelaku usaha lain.

 

Menurut David, kredibilitas LPKSM seharusnya bisa dijaga karena eksistensinya punya payung hukum. Kredibiitas menjadi kunci bagi LPKSM agar tidak gampang “dimanfaatkan” demi kepentingan pelaku usaha tertentu. “Seharusnya kredibiitasnya dapat terjamin dan tidak dapat disponsori pelaku usaha untuk menjelek-jelekkan pesaingnya,” ujar David dalam perbincangan dengan hukumonline.

 

Tabel

Daftar Jumlah LPSKM yang Terdaftar per Provinsi

Jawa Barat (43)

DI Yogyakarta (4)

Kalimantan Barat (1)

Jawa Tengah (15)

Jambi (3)

Lampung (1)

Jawa Timur (12)

Kalimantan Tengah (3)

Sulawesi Tengah (1)

DKI Jakarta (11)

Gorontao (2)

Maluku Utara (0)

Banten (8)

Kalimantan Selatan (2)

Papua Barat (0)

Sumatera Barat (7)

Sulawesi Tenggara (2)

Sulawesi Utara (0)

Sumatera Utara (7)

Bengkulu (2)

Kalimantan Timur (0)

Sumatera Selatan (5)

Bangka Belitung (2)

Papua (0)

Kepulauan Riau (5)

Sulawesi Barat (1)

NTT (0)

Sulawesi Selatan (4)

NAD (1)

NTB (0)

Riau (4)

Bali (1)

Maluku (0)

Sumber: www.depdag.go.id

 

Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tersebut bertujuan mendukung terwujudnya persaingan usaaha agar berada dalam situasi yang sehat dan wajar, sekaligus menghindarkan LPKSM dimanfaatkan sebagai alat untuk menjatuhkan pelaku usaha lainnya. SE ini berpijak pada Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang LPKSM dan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP/10/2001 tentang Pendaftaran LPKSM. Berdasarkan SE tersebut, pengawasan barang atau jasa hanya bisa dilakukan LPKSM yang telah memiliki Tanda Daftar dari kementerian terkait.

 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir mengaku belum membaca SE tersebut. Tetapi ia kurang sependapat dengan rumusan LPKSM tidak boleh mempublikasikan hasil pengawasan jika instansi pembina menyatakan kebenaran hasil pengawasan tidak didukung bukti.

 

Persaingan usaha

Tujuan dasar SE Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tersebut adalah menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ini sejalan dengan visi dan misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 

Dihubungi via telepon, Kepala Biro Humas KPPU, A. Junaidi, belum mengetahui persis apakah KPPU dilibatkan dalam pembuatan SE atau tidak. “Saya nggak tahu apakah dilibatkan, ini biasanya ada pada orang-orang kajian”.

 

Namun, jika misalnya pelaku usaha memanfaatkan LPKSM sebagai instrumen untuk menjatuhkan pesaingnya, kata Junaidi, pelaku bisa melanggar ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal ini mengatur tentang penguasaan pasar dimana pelaku usaha menolak atau menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha.

 

Jika informasinya diperoleh dari dalam, maka ini dapat menghambat persaingan usaha yang diatur dalam pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dimana pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

kemana lpksm melaporkan hasil temuan dilapangan
 - puji iman jarkasih
03.04.12 18:10
bila kita mendapatkan sebuah pabrik ilegal tentu menghasilkan suatu produkm yang ilegal pula. saat diklarifikasi tentang produknya tidak ada jawaban dari pelaku usaha tersebut, kemana kita harus menindak lanjuti permasalahan ini ?
LPKSM KAYAK PREMAN
 - sutanto
01.10.10 15:06
BANYAK LPKSM JADI BROMO CORAH, HANYA CARI UANG ATAU SERING DISEBUT PREMAN BERDASI. LPK TIDAK UBAHNYA PEMALAK LEGAL, TAPI LUCU LPK MADIUN IJINNYA NOTARIS HAHAHA boleh tow notaris keluarkan ijin.........
lpksm
 - hariang dede
22.11.11 11:10
tidak semuanya mas...seperti halnya lembaga manapun di negeri ini, memang tidak pernah seluruhnya amanah. pasti ada 1 - 2 oknum yang melanggar. terkait izin lpksm secara aturan tidak diberikan oleh notaris. Notaris sekedar membuatkan akta pendirian. kalau izin setau saya bentuknya TDLPK (tanda daftar lembaga perlindungan konsumen) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten / kota setempat. demikian
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua