Senin, 12 July 2010

Ketua MA Cabut Surat Larangan Pengambilan Sumpah Advokat

KAI akan melaporkan Ketua MA ke Mabes Polri dengan tuduhan pemalsuan akta.
Ash
MA akhirnya mencabut larangan pengambilan sumpah advokat.Foto: Sgp








Instruksi Ketua MA Harifin A Tumpa untuk mengambil sumpah advokat yang diusulkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), pasca penandatanganan kesepahaman bersama antara Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), Kamis lalu (24/6), ternyata bukan sekedar perintah secara lisan.

 

Keesokannya, Ketua MA telah menerbitkan surat bernomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang mencabut surat bernomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) untuk tidak mengambil sumpah advokat sebelum ada ishlah antara Peradi-KAI.  

 

“Iya benar, secara resmi saya sudah mencabut surat itu (bernomor 052, red),” ujar Ketua MA Harifin A Tumpa usai sholat Jum’at di Gedung MA, (9/7).          

 

Kala itu, Harifin menyatakan sehubungan adanya kewajiban KPT mengambil sumpah advokat, ia menginstrusikan kepada para KPT untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan Peradi karena dianggap sebagai organisasi advokat yang sah.

 

Sementara dalam surat No. 089/KMA/VI/2010 yang ditujukan kepada para KPT seluruh Indonesia, ditegaskan adanya kesepakatan antara pengurus Peradi dan KAI pada 24 Juni 2010 di hadapan Ketua MA. Intinya, organisasi advokat yang disepakati sebagai satu-satunya wadah profesi advokat adalah Peradi.

 

“Berhubung dengan adanya kesepakatan itu, MA mencabut kembali surat Ketua MA tertanggal 1 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009 dan para KPT dapat mengambil sumpah para calon advokat dengan ketentuan usul penyumpahan harus diajukan pengurus Peradi sesuai jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010,” tulis surat itu.

 

Sepakat wadah tunggal?

Menanggapi surat itu, Presiden KAI Indra Sahnun Lubis mengakui pihaknya sebenarnya sepakat adanya wadah tunggal sesuai rapat Tim Perumus. Malah saat rapat dengan MA, ia mengusulkan Otto Hasibuan sebagai ketuanya. Sebab, kalau nanti Munas belum tentu dia menjadi ketua lagi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua