Kasus penyerbuan Kapal Mavi Marmara oleh tentara Israel tampaknya akan berbuntut panjang. Setelah para korban dari Indonesia melalui Tim Pembela Muslim (TPM) ingin “one man show” membawa Israel ke Dewan HAM PBB, sejumlah pengacara dari 60 negara bersiap menempuh langkah hukum untuk menjerat pemerintah Israel.
Dua opsi hukum pun tengah disiapkan. Pertama, memperkarakan pemerintah Israel di pengadilan di negaranya sendiri. Kedua, menuntut pemerintah Israel di negara-negara yang memiliki yurisdiksi universal. Yakni, peradilan yang bisa menjangkau tindak pidana yang terjadi kepada warga negaranya di negara lain.
Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradatta mengatakan dua opsi tersebut akan dibahas dalam pertemuan para pengacara di Istanbul, Turki, pada 15-16 Juli mendatang. “TPM akan ikut membahas langkah hukum yang akan ditempuh,” tuturnya di Jakarta, Senin (12/7). Ia mengatakan pertemuan pengacara dari 60 negara itu merupakan langkah yang tepat untuk menjerat Israel secara hukum.
Mahendradatta mengatakan opsi memperkarakan pemerintah Israel di negaranya sendiri bukan asal omong. “Nanti, kami bisa bekerja sama dengan pengacara yang ada di Israel,” tuturnya.
Sedangkan terkait opsi kedua, lanjut Mahendradatta, telah disiapkan untuk negara-negara yang memiliki yurisdiksi universal sebagai tempat “persidangan” terhadap pemerintah Israel. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi seperti itu, di antaranya, Amerika Serikat, Belgia, Turki dan Spanyol. “Mereka bisa menjangkau tindak pidana terhadap warga negaranya meski terjadi di luar negeri,” jelasnya.
Mahendradatta menjelaskan pertemuan pengacara dari 60 negara ini diselenggarakan oleh The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH). Dua petinggi TPM, Wirawaran Adnan dan Mahendradatta akan menghadiri pertemuan tersebut.
