Selasa, 27 Juli 2010

KPUD Kobar Didesak Laksanakan Putusan MK

Putusan Pemilukada Kobar tak bisa disamakan/dibandingkan dengan puutsan Pemilukada Mandailing Natal karena faktanya berbeda.
ASh
KPUD Kobar didesak laksanakan putusan Mk. Foto: Sgp

Sejumlah LSM mendesak KPUD Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU Kobar mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dan menetapkan pasangan calon lainnya sebagai pemenang.

 

Desakan itu, datang dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Center for Electoral Reform (Cetro), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/7).

 

“Sikap kami mendorong dan mendesak KPUD Kobar untuk melaksanakan putusan MK itu,” kata Veri Junaidi dari KRHN.

 

Menurutnya jika putusan MK itu tak dilaksanakan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kepastian hukum. Sebab, jika dibiarkan tindakan itu (penolakan) akan menjadi memicu tindakan serupa di daerah lain, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya daya ikat putusan MK. “Kalau putusan ini tak dilaksanakan tak akan ada lagi kepastian hukum dalam Pemilukada,” kata Junaidi.

 

Ia berharap agar KPU Pusat pun bisa mengawal dalam proses penetapan bupati terpilih sesuai perintah putusan MK itu. “Ke depan kalau dimungkinkan KPU Pusat mengambil alih untuk melaksanakan putusan MK,” tegasnya.

 

Desakan senada pun diutarakan Titi Anggraini dari Perludem yang mendorong KPUD Kobar dan jajarannya untuk melaksanakan putusan MK itu. Sebab, berdasarkan pengamatannya putusan MK itu sudah didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, UU MK.

 

“Melihat kewenangan MK yang sudah pada tempatnya dan telah memutus permohonan ini yang bersifat final and binding, maka suatu keharusan untuk mendukung asas kepastian hukum bagi KPUD dan jajarannya untuk melaksanakan putusan MK ini secara serta merta,” kata Titi.

               

Sementara, Refly Harun dari Cetro menandaskan penolakan KPUD Kobar merupakan pengingkaran asas kepastian hukum dan mendelegitimasi keberadaan lembaga peradilan konstitusi. “Penolakan KPU Kobar merupakan preseden buruk bagi pemilu yang luber jurdil dan mencederai prinsip negara hukum,” ujar Refly.

 

Celakanya, kata Refly, tindakan pembangkangan yang dilakukan KPUD Kobar mendapat restu dari KPUD Kalimantan Tengah yang seharusnya melakukan supervisi terhadap KPUD Kobar. “Sudah seharusnya KPU Kobar melaksanakan semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

 

Ia mengakui keluarnya putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kobar 2010 memunculkan pro dan kontra. Namun demikian, ia berharap konstruksi hukum putusan tetap harus dihargai, diterima, dan dilaksanakan.

 

Refly menambahkan putusan Pemilukada Kobar tak bisa disamakan/dibandingkan dengan Pemilukada Mandailing Natal yang hanya memerintahkan Pemilu ulang. “Kedua kasus itu, sama-sama pelanggaran money politic, tetapi nggak bisa disamakan,” katanya.

 

Menurutnya, jika hasil Pemilukada Kobar tak dibatalkan, maka asas luber dan jurdil tak bisa dilaksanakan karena hanya ada dua pasangan calon. Sementara dalam kasus Pemilukada Mandailing Natal yang hanya memerintahkan pemilu ulang asas Pemilukada jurdil masih bisa ditegakkan karena ada banyak pasangan calon yang bertarung. “Kita nggak bisa membandingkan putusan kasus Kobar dan Mandailing Natal karena faktanya berbeda dan kita juga nggak bisa pakai analogi,” tandasnya.                            

           

Untuk diketahui, pada Rabu (7/7) lalu, MK telah mendiskualifikasi pasangan bupati Kobar terpilih Sugianto Sabran dan Eko Sumarno (1) dan memerintahkan KPUD Kobar untuk menetapkan pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto (2) sebagai pemenang. Alasannya, pasangan Sugianto-Eko dinilai terbukti melakukan pelanggaran yang sangat serius yang mencederai demokrasi dan prinsip-prinsip Pemilu. Di antaranya, money politic dan pengerahan relawan sebanyak 62 persen total jumlah pemilih yang dilakukan pasangan Sugianto-Eko.        

 

Tak seperti biasanya, jika MK membatalkan keputusan KPUD, biasanya hanya diikuti perintah pemilihan atau penghitungan ulang dalam putusannya. Putusan Pemilukada Kobar itu menuai protes terutama dari KPUD Kobar sendiri dengan menyatakan tak dapat melaksanakan putusan MK. Penolakan itu tertuang dalam Berita Acara No. 397/BA/VI/2010 tentang Tindak Lanjut terhadap Putusan Pemilukada Kobar tertanggal 14 Juli 2010.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua