Rabu, 22 September 2010

Jurusita: Pejabat Peradilan yang Acap Kena Sasaran

Menjadi jurusita butuh trik dan lobi agar para pihak berperkara punya komitmen untuk memenuhi kebijakan pengadilan. Menurut Undang-Undang, jurusita berkedudukan sebagai pejabat peradilan.
Mys/Rfq/Dny
Juru Sita Pejabat Peradilan yang acap kena sasaran. Foto: Sgp

Li Eng Liang tak lagi diketahui alamatnya secara pasti. Terakhir, Li diketahui beralamat di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Padahal ada hal penting yang harus dia ketahui. Li digugat Daisy Slamat, dan sidangnya segera digelar awal Oktobe nanti di PN Jakarta Pusat. Bagaimana agar Li bisa mengetahui panggilan sidang itu?

 

Adalah Bilaludin yang ditugaskan Ketua PN Jakarta Pusat untuk memanggil Li Eng Liang secara patut. Menjalankan perintah Ketua Pengadilan, Bilal membuat relaas panggilan sidang kepada Li di sebuah media massa nasional. “Demikian panggilan ini saya jalankan melalui iklan dan khalayak yang mengetahui berita ini dimohon untuk dapat menyampaikan berita ini kepada yang bersangkutan,” begitu kalimat terakhir yang ditulis Bilaludin dalam relaasnya.

 

Sehari-hari Bilaludin adalah Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tugas menyampaikan relaas semacam itu sudah sering dia jalankan, disamping tugas-tugas lain. Ratusan tugas delegasi dibebankan kepada seorang jurusita pengganti setiap bulan. Jurusita Pengganti biasanya bertugas karena jurusita tak ada, atau sengaja diberi tugas tertentu oleh Ketua Pengadilan. Jurusita Pengganti adalah pegawai umum yang sengaja diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan.

 

Jurusita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan, selain hakim, panitera, dan sekretaris pengadilan. Pekerjaan jurusita banyak di lapangan, sehingga Anda tak akan menemukan jurusita duduk di belakang hakim saat sidang berlangsung. Meskipun demikian, hasil kerja jurusita berpengaruh pada administrasi pengadilan. Tenaganya terutama dibutuhkan dalam perkara perdata sejak awal hingga eksekusi putusan. “Kerjanya sudah mulai sejak perkara masuk pengadilan,” kata Kamari, Jurusita PN Jakarta Selatan, kepada hukumonline.

 

Istilah jurusita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, deurwaarder. Pekerjaan ini memang sudah ada dalam organisasi peradilan sejak zaman Belanda. Seorang jurusita berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul Ketua Pengadilan. Ia termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas sesuai fungsi yang dimilikinya membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Karena itu, jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan, dan dalam beberapa hal bertanggung jawab kepada dan berkoordinasi dengan Panitera. Perannya sangat penting untuk menjamin proses administrasi perkara berjalan. “Tanpa jurusita atau jurusita pengganti ya nggak jalan,” tandas Budi Raharjo, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Memanggil para pihak yang bersengketa hanya salah satu tugas seorang jurusita. Undang-Undang menyaratkan agar pemanggilan dilakukan secara patut. Karena itu, seorang jurusita harus bisa mengatur jadwal persidangan, serta jeda waktu panggilan dan jadwal sidang. Tak hanya mengatur waktu, seorang jurusita harus punya jaringan. Sebab, dialah yang bertugas menghubungi media massa tempat relaas panggilan dimuat, atau menghubungi lurah tempat tinggal tergugat terakhir. Relaas menurut aturannya disampaikan ke alamat orang yang dituju. Kalau yang bersangkutan tidak ada, jurusita menghubungi Ketua RT/RW atau lurah setempat.

 

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan atas sengketa dan panitera mencatatnya, maka jurusita bertugas memberitahukan putusan kepada para pihak. Kalau ada amar penyitaan, jurusita bertugas menyiapkan dan melaksanakan sita terhadap objek yang disita. Bahkan adakalanya penyitaan sudah harus dilakukan sebelum putusan jatuh, yakni dalam hal sita jaminan dikabulkan majelis. Sita yang dilakukan setelah putusan lazim disebut sita eksekusi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua