Kamis, 21 Oktober 2010

Mempermasalahkan Lagi Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Mata angin penerapan tanggung jawab sosial korporasi terus berubah. Mana yang akan dituju perusahaan dan diinginkan masyarakat belum mencapai muara persetujuan. Akibatnya, penerapan pun banyak keluar jalur.
MVT
Mempersalahkan lagi tanggung jawab sosial perusahaan, Foto: Sgp

Sebuah perhelatan digelar di Ibu Kota Jakarta. Tajuk yang diusung dalam perhelatan tersebut adalah mengurai manfaat dari penerapan konsep tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR).

 

Perhelatan tersebut menjadi penting tatkala kekeringan dirasa oleh pengusaha bagaimana menerapkan CSR tepat sasaran dan manfaat. Sekaligus menyatukan mata angin beda pemahaman akan penerapan CSR antara pemerintah dan pengusaha serta masyarakat.

 

Konsep CSR mulai diperkenalkan dalam hukum positif Indonesia sejak UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kembali menuai kritik. Baru tiga tahun berjalan, revisi aturan ini kembali disuarakan berbagai kalangan.

 

Sebaliknya, label wajib pada CSR justru menjadikan sebagian perusahaan sebagai ‘sapi perahan’ beberapa pihak, termasuk pemerintah daerah. Di sisi lain, batasan definisi CSR yang tidak jelas membuat sebagian perusahaan lain melaksanakannya asal-asalan. Akibatnya, tujuan utama CSR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak optimal.

 

Sifat wajib dan ancaman sanksi yang melabeli CSR tidak dikenal dalam praktik di manapun. Praktik berbagai negara, CSR tidak lebih dari kesukarelaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

 

Dalam praktik global, CSR merupakan program bersifat sukarela yang memiliki variasi beragam. Tidak ada satu pun negara yang melekatkan sifat wajib pada program tersebut.

 

“Kriteria yang umum berupa guidelines (panduan) bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR-nya,” ujar Yanti Koestoer, Direktur Eksekutif Indonesia Business Link (IBL), sebuah lembaga konsultan CSR. Ia menyebut beberapa contoh panduan populer seperti ISO 26000 atau Global Reporting Iniciative dari PBB.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua