Masa reses sidang DPR dimanfaatkan secara beragam oleh para wakil rakyat. Ada yang datang ke daerah pemilihannya (dapil), ada juga yang berkunjung ke daerah-daerah untuk menggali informasi terkait bidang yang ditanganinya. Namun, berbeda halnya dengan Komisi I DPR RI. Komisi yang membidangi pertahanan dan luar negeri ini melakukan kunjungan ke sejumlah negara.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mencatat ada empat negara yang akan dikunjungi oleh 9 anggota DPR dan 2 sekretaris itu. Yakni, Amerika Serikat, Turki, Rusia dan Perancis. “Alokasi anggaran yang dihambur-hamburkan oleh anggota DPR ini sebesar Rp4,5 miliar,” sebut Uchok dalam siaran persnya, Kamis (14/4).
Menurut Uchok, di masa reses ini, seharusnya anggota DPR bukan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, tetapi waktu yang ada digunakan untuk menyambangi para konstituen mereka di dapil masing-masing. “Hal ini menandakan bahwa anggota dewan sudah lepas diri dari tanggung jawab kepada konstitusen dan konstituen hanya dibutuhkan saat-saat pemilu saja.
“Kami dari Seknas FITRA menyatakan bahwa anggota DPR mulai sekarang harus berhenti melakukan kunjungan kerja alias plesiran ke luar negeri karena kunjungan kerja ini hanya memperlihatkan kebohongan belaka. Dimana publik sudah tahu, bahwa kunjungan kerja ini tidak ada dampak baik untuk pembahasan RUU, maupun kinerja DPR lainnya,” tegas Uchok lagi.
Uchok menjelaskan bila anggaran Rp4,5 miliar yang akan habis dalam hitungan sebulan oleh anggota DPR itu digunakan untuk pendidikan maka akan menyelamatkan 98 anak yang tidak mampu sekolah. Yakni, beasiswa dari SD sampai Perguruan Tinggi (PT) per anak yang memakan biaya Rp46 juta.
“Untuk beberapa orangtua, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan duit agar anak bisa lulus sampai ke Perguruan Tinggi,” sebut Uchok.
Selain itu, Uchok juga menyayangkan keberangkatan sejumlah anggota Komisi I ke empat negara itu dilaksanakan secara diam-diam. Tanpa ada pengumuman resmi dari DPR. “Hal ini menandakan bahwa DPR ini seperti sebuah lembaga yang tidak punya tanggung jawab,” kritiknya lagi.
No. | Uraian` | Jumlah Orang | Tujuan Negara | Anggaran |
1 | Plesiran ke LN | 11 | AS (7 hari) | 1.405.548.500 |
2 | Plesiran ke LN | 11 | Turki (7 hari) | 879.908.000 |
3 | Plesiran ke LN | 11 | Rusia (7 hari) | 1.286.713.750 |
4 | Plesiran ke LN | 11 | Perancis (7 hari) | 944.593.250 |
| Jumlah |
|
| 4.516.763.500 |
Sumber: Seknas FITRA diolah dari DIPA, dan RK DPR tahun 2011
Harus Dimaklumi
Anggota Komisi I Effendy Choirie menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri tidak dilakukan berbarengan. Ia mengatakan setiap anggota Komisi I yang berjumlah 46 orang telah memperoleh jatah ke luar negeri itu setahun sekali. “Saya dapat jatah ke Amerika Serikat, tapi belum tahu apakah akan saya ambil atau tidak,” ujarnya kepada hukumonline.
Meski begitu, Gus Choi berharap para pengamat dapat memaklumi dan memahami bahwa kunjungan kerja Komisi I ke luar negeri merupakan hal yang wajar. “Komisi I itu satu-satunya komisi di DPR yang membidangi urusan luar negeri. Jadi, wajar saja. Ini juga cuma setahun sekali,” jelasnya.
Gus Choi mengatakan para duta besar Indonesia di negara-negara lain harus melewati fit and proper test di Komisi I. Sehingga, sangat wajar bila Komisi I melihat Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di sana dan bagaimana kerja para duta besar-duta besar yang sebelumnya sudah diuji tersebut. “Kita punya perwakilan sekitar 170an di luar negeri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Choi justru mengkritik alat kelengkapan DPR lain yang berkunjung ke luar, seperti Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. “Mereka ngga ada urusan dengan luar negeri, tapi pergi juga ke luar negeri,” pungkasnya lagi.