Tangis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (PN Mataram) Eddy akhirnya pecah. Meski telah dijatuhi oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Eddy mengaku bersyukur. “Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan memperbaiki diri. Saya berjanji tak ulangi lagi. Saya ikhlas menerimanya,” ujar Eddy di Gedung Mahkamah Agung (MA), Selasa (24/5).
MKH memang baru saja menjatuhkan sanksi yang lumayan ‘ringan’ untuk Eddy. Pria berusia 46 tahun ini dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Jambi dengan status hakim non palu (tidak memegang perkara) selama dua tahun. Dalam kurun waktu dua tahun itu, remunerasi untuk Eddy dicabut.
“Hakim terlapor terbukti telah melakukan perbuatan tercela,” ujar Ketua MKH dalam kasus ini Taufiqurohman Syahuri dari Komisi Yudisial (KY). Para anggota MKH adalah Abbas Said, Suparman Marzuki dan Jaja Ahmad Jayus dari unsur KY, serta Hakim Agung Zaharudin Utama, Komariah E Sapardjaya, dan Supandi dari unsur MA.
Kasus yang menimpa Eddy ini terjadi ketika ia menjadi Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Riau. Pada Juli 2008, Eddy bertemu dengan Ita Maryani, teman SMA-nya. Ita meminta bantuan agar Eddy “mengawal” perkaranya hingga di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Kasus itu awalnya diadili di Pengadilan Negeri Dumai, namun hakim yang menangani bukan Eddy.
Lalu, Ita mentransfer sejumlah uang ke Eddy. Yakni, pertama sebesar Rp100 juta dan kedua sebesar Rp2,5 juta. “Uang Rp100 juta itu untuk pengacara, sedangkan untuk saya Rp2,5 juta,” aku Eddy. Pengacara yang disebut-sebut Eddy bernama Edi Hamsi.
Selain mendapat uang Rp 2,5juta, Eddy mengaku juga mendapat bagian dari pengacara itu. Sang pengacara memberikan uang sebesar Rp15 juta (dari Rp 100 juta yang diterimanya) kepada Eddy. Mungkin karena Eddy telah dianggap berjasa karena telah “merekomendasikan”-nya kepada klien.
Singkat cerita, Ita Maryani akhirnya kalah. Tak terima dengan kekalahan itu, Ita melaporkan Eddy. Janji kemenangan yang diberikan Eddy tak membuahkan hasil. Eddy pun mengembalikan uang yang telah diberikannya itu. Tetapi, hanya setengah. Sekitar Rp55 juta. Uniknya, pengembalian uang ini dilakukan oleh istri Eddy.
Anggota MKH Suparman Marzuki sempat meragukan keberadaan pengacara yang disebut-sebut Eddy. “Apakah pengacara itu benar-benar ada?” tuturnya. Atau jangan-jangan pengacara Edi Hamsi itu hanya tokoh fiktif. Apalagi, Eddy tak bisa menghadirkan Edi Hamsi ke sidang MKH. Alasannya, nomor telepon milik Edi Hamsi sudah tak bisa lagi dihubungi.
Kepada wartawan, Eddy tak mau lagi berpolemik mengenai keberadaan pengacara itu. Ketika ditanya hukumonline, apakah Eddy juga akan mengejar pengacara itu, dia hanya menjawab tidak. “Sudahlah saya sudah ikhlas. Bayangan saya tadi, saya akan dipecat, karena kasus yang dibawa ke MKH biasanya kasus-kasus yang berat. Saya tak mau memperpanjang lagi,” pungkasnya.
Tiga Pasal
Juru Bicara KY Asep Rahmat Fadjar mengungkapkan setidaknya ada tiga pasal dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilanggar oleh Eddy. Pasal 2.2 ayat (1) yang berbunyi “Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela”.
Pasal 5.2.3 ayat (2) yang menyatakan “Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial”.
Serta Pasal 7.1 yang berbunyi “Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan”.
