Satgas PMH menilai KPK adalah lembaga yang tepat menangani tindak pidana illicit enrichment atau kekayaan pejabat yang tak wajar. Pilihan itu ditulis Satgas dalam brosur lembaga itu yang dibagikan pada peserta seminar “Refkleksi Dua Tahun Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Hukum dan Proyeksi Strategi Pemberantasan Mafia Hukum” di Istana Bogor, Rabu (14/12).
Satgas menuliskan tiga alasan mengapa KPK dipilih, pertama karena KPK punya kewenangan mengelola LHKPN. Data tersebut menjadi sumber pokok memulai penyelidikan tindak pidana ini.
Kedua, karena aparat KPK terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan serta BPKP yang ahli keuangan forensik. Ketiga, KPK dinilai mampu menerapkan 'pedang' bermata dua ini dan mudah diawasi guna menghindari penyalahgunaan wewenang.
















