Kamis, 22 Desember 2011

Kumpulan Hakim Indonesia Beraliran Progresif

Forum Hakim Progresif Indonesia. Berawal dari rencana menggugat presiden dan DPR, lalu diskusi via inbox, hingga akhirnya ‘kopi darat’ membuat seminar.
Ali
Logo Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia. Foto: fk-hpi.blogspot.com/

Aliran dalam ilmu hukum beragam. Ada yang beraliran positivis atau legalistik formil, ada juga yang beraliran progresif. Selama ini, di Indonesia, disebut-sebut masih sedikit hakim yang beraliran progresif. Kebanyakan masih beraliran positivis yang hanya mendasarkan kepada teks hukum tertulis atau undang-undang belaka. Mereka dinilai kurang menggali keadilan yang ada di masyarakat.

Eits, jangan memukul rata terlebih dahulu. Di Indonesia, ternyata ada juga komunitas para hakim yang ‘mengklaim’ beraliran progresif. Mereka tergabung dalam komunitas yang bernama Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia. Usianya pun masih tergolong muda.

“Terbentuknya pada 2010,” ujar Penasihat Forum Komunikasi Hukum Progresif Indonesia Lilik Mulyadi kepada hukumonline, usai seminar di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (17/12) lalu.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini menjelaskan forum ini justru dimulai pada diskusi-diskusi di situs jejaring sosial, Facebook. Awalnya, ada rencana untuk menggugat dan mendemo presiden dan DPR untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Rencana ini memang akhirnya gagal, karena beberapa inisiatornya sempat ‘diperiksa’ oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA).

Meski rencana demonstrasi terhenti, lanjut Lilik, para hakim itu masih melakukan diskusi-diskusi via online melalui situs jejaring sosial. “Kita awalnya melakukan diskusi-diskusi di inbox Facebook,” tuturnya. Hingga akhirnya, mereka merasa memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan komunitas hakim yang berpikiran progresif.

Bila merujuk ke ‘Bapak Hukum Progresif Indonesia’ Alm Prof Satjipto Rahardjo, hukum progresif merupakan hukum yang tak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi harus menggali keadilan di masyarakat. Jargonnya yang terkenal adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Paham inilah yang coba digali oleh hakim yang tergabung dalam forum komunikasi ini.

“Tujuan kami memang ingin menghimpun semua pemikiran-pemikiran terutama hakim-hakim yang progresif, karena kita tahu kebanyakan hakim itu kan berpikir legal formal. Kami ingin mendekatkan nuansa keadilan dalam putusan,” jelas Lilik lagi.

Lalu, berapa anggota dari forum komunikasi ini? Lilik menyatakan sifat keanggotaan memang dibiarkan cair. Ia mengatakan ada beberapa hakim muda yang menggerakkan forum ini, sedangkan ia yang sudah senior didaulat menjadi penasihat. “Kalau mau lihat ‘anggota’ kita, lihat grup facebook kami saja, sudah lima ribuan orang yang bergabung. Tapi, jumlah itu kerap naik-turun,” ujarnya.

Lilik mengaku tak menginginkan forum komunikasi ini menjadi organisasi yang formal dan kaku. Ia mengatakan siapa saja bisa bergabung, bahkan bukan hanya hakim, melainkan masyarakat lain juga bisa bergabung untuk berbagi perspektif. “Kita tentu harus berbagi perspektif dengan masyarakat, jangan hanya menggunakan perspektif hakim,” ujarnya.

Ke depan, Lilik berharap forum komunikasi ini lebih sering lagi melakukan ‘kopi darat’ untuk menggelar seminar-seminar hukum. Di tahap awal, forum ini baru saja menggelar seminar hukum nasional bekerja sama dengan Kelompok Studi Mahasiswa UNS Solo.

Ingin Membumikan
Salah seorang anggota Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia, Maftuh Effendi mengatakan keikutsertaannya bergabung ke forum ini bertujuan untuk membumikan hukum progresif di Indonesia. Ia mengaku gagasan yang dilontarkan oleh Prof Satjipto ini masih berupa konsep yang belum diterapkan oleh para penegak hukum. Karenanya, harus ada yang memulai membumikan paham ini.

“Saya berkeinginan membumikan gagasan hukum progresif itu. Selama ini, belum konkret dijalankan. Orang hanya banyak omong mengenai hukum progresif,” ujar pria yang juga bergabung ke dalam kaum Tjiptian di Universitas Diponegoro tempatnya menimba ilmu hukum Strata 3 ini.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini berharap ke depan akan lebih banyak menggali pemikiran progresif ini. Tujuannya, agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam setiap putusan hakim.

Kita tunggu saja. Apakah hakim-hakim yang tergabung dalam forum ini benar-benar beraliran progresif yang bisa dibuktikan dengan putusan-putusan yang dibuatnya. Atau mungkin –meminjam istilah Maftuh- ternyata hanya sama dengan orang-orang lain yang hanya banyak omong tentang progresif, tapi tak pernah mau menerapkannya secara riil.

Hanya waktu yang bisa menjawab...

Hakim Progresif? wajib!!
 - MJ.ARIFIN
16.05.12 10:28
Benar rasanya putusan hakim banyak berdasar pikiran formal legalistik tidak mau susah-susah menggali APA, BAGAIMANA, KENAPA fakta persidangan untuk kebenaran dan keadilan. Kebenaran belum menjawab keadilan keduanya wajib menjadi pertimbangan putusan hakim progresif. Selamat Berjuang masyarakat mendukung.
Kembangkan Hakim Progresif
 - Drs.H.Fathur Rohman Ms.MH.MHES
19.06.17 04:20
Masih lumayan bila berfikir formal legalistik, ada yg malah sengaja melanggar pasal dalam undang-undang tapi dicabut lagi setahun berikutnya karena diprotes oleh bawahannya
Belum Tepat Sasaran
 - Hotman
16.05.12 00:13
Masyarakat yg buta hukum tdk butuh Hakim Progresif, tapi BUTUH HAKIM YANG LEBIH OBJEKTIF n TIDAK MATA DUITAN...
NAMA FACEBOOK
 - nia
13.05.12 15:43
nama FB.nya apa..?? dan bisakah kalau nanti seminarnya di adakan di kota malang..?
saya setuju dengan hukum progresif
 - Umar Limbong, SH.
08.05.12 17:56
untuk mengikuti perkembangan zaman sekaligus mengurangi hukum produk bld perlu ada perubahan-perubahan hukum demi tercapainya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
hukum progresif adalah solusinya
 - ahmad sopalatu
08.05.12 07:30
hukum hidup tumbuh dan berkembang di Masyarakat (Vom Savigny), jadi masyarakan jangan dipaksaan untuk menjadi pak turut terhadap teks hukum sebagi cikal-bakal positifisme. hukum progresif itu mempermulus jalan kita menuju keadilan..merdeka.....!
Hukum Progresif BUKAN Pengesampingan Hukum...
 - Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.
04.05.12 03:52
Mengutip pendapat dari Alm. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., dalam bukunya Hukum Progresif (Suatu Pengenalan), menyatakan bahwa Hukum Progresif adalah Hukum yang membebaskan. “Hukum untuk Manusia”, dan oleh karena itu, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktek. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat rule bound (Rbo), yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “rule and logic” atau rechtdogmatigheid, dengan alur berpikir linier, marsinal, dan deterministic. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa berpikir Rule-breaking (Rbr). Dalam berpikir Rbr, kita harus berani untuk tidak selalu tunduk dan mengikuti alur linier, marsinal, dan deterministic. Dan perlu disadari bahwa Hukum bukanlah institusi yang absolute dan final, hukum selalu dalam proses menjadi (law as process, law in the making). Bahwa Hukum Progresif sama sekali tidak bermaksud untuk mengesampingkan hukum itu sendiri, namun kreatifitas dalam memberi penafsiran dan membaca hukum secara progresif dengan alur berpikir logika peraturan. Implementasi Paradigma Hukum Progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena ia tampil sebagai humanus, dimana menempatkan kepentingan dan unsur manusia di atas Undang-undang. Meskipun paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan jeruji atau kerangkeng kekakuan hukum dalam arti teks Undang-undang, tidak berarti harus menafikkan hukum. Agar paradigma hukum progresif tidak terjebak dalam absolutisme manusia, dalam arti peniadaan rambu-rambu atau aturan hukum, konsep Progresif haruslah berakar pada sikap “Menghargai Hukum dan Menempatkan Hukum Sebagai Pijakan”, meskipun “Tidak Absolut.”
wakil Tuhan
 - M. Shohih
12.04.12 11:38
apapun aliran yang menjadi pilihan kita yang terpenting adalah moral, hati nurani kita, bahwa hakim sebagai wakil Tuhan perlu memiliki sifat sifat Tuhan, jangan sampe sifat iblis menguasai anda karena hakim bukan wakil iblis.
Hakim dan Irah-irah Putusan
 - Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.
05.05.12 00:51
Mengutip kembali pendapat Alm. Prof. Bismar Siregar, S.H. (mantan Hakim Agung), di dalam Buku "Dari Bismar untuk Bismar" dengan judul “Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia” di halaman 18. Beliau pernah berkata demikian: "Bila seorang Hakim ingin menjatuhkan Putusan, setiap Hakim sebenarnya telah BERSUMPAH dengan kalimat yang terjalin dalam irah-irah Kepala Putusan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."
sy sangat mendukung hukum progresif
 - idris
19.03.12 07:47
Banyak hakim yg tdak berani meskipun bukan beraliran legalistik
dukung aksi nyATA
 - Adv.Juneddi Tampubolon, SH
13.03.12 12:15
semoga forum ini eksis dan membuka diri dgn dinamika, serta menjadi forum terbuka lintas penegak hukum baik jaksa, polisi, advokat, KPK dan Kemenkumham
Progresif
 - Lita Saputra
12.01.12 10:30
Sayna mau tanya nie pak/buk untuk komunitas hukum progresif ini di Facebook apa namanya. tks
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua