Kamis, 29 Desember 2011

Revisi KUHP Cepat Selesai Adalah Keajaiban

Draf sudah disiapkan sejak 30 tahun yang lalu.
Ali Salmande
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (tengah) saat refleksi akhir tahun 2011 Kemenkumham. Foto: SGP

 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) –dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)- telah dinyatakan masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2012. Artinya, tahun depan, pembahasan revisi kitab hukum pidana tertua di Indonesia ini akan mulai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

 

“Ada tiga RUU penting yang masuk ke dalam prioritas legislasi 2012, yakni RUU KUHP, RUU KUHAP, dan RUU Tindak Pidana Korupsi. Insya Allah ini akan kami kerjakan tahun depan,” ujar Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dalam refleksi akhir tahun 2011 Kemenkumham di Jakarta, Rabu (28/12).

 

Khusus untuk KUHP, pembahasan antara DPR dan Pemerintah sudah lama ditunggu-tunggu. Kitab yang bernama asli Wetboek van Strafrecht yang berlaku sejak 1915 ini sudah berulangkali direncanakan untuk direvisi, tetapi masih urung terjadi. Draf revisi KUHP selalu tertahan ditangan pemerintah, tanpa sempat dikirim ke DPR untuk dibahas bersama.

 

Karenanya, Amir mengaku tak mau muluk-muluk berjanji akan menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Apalagi, jumlah pasal yang akan dibahas berjumlah 766 pasal ini. “Bila pembahasan revisi KUHP ini selesai di masa tugas saya sebagai menteri, itu merupakan suatu mukjizat besar,” tuturnya.

 

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah mengkritik sikap pemerintah yang sering menahan rancangan KUHP untuk diserahkan ke DPR. Ia mengatakan dirinya bersama sejumlah pakar hukum pidana lainnya sudah merampungkan rancangan  itu dan menyerahkannya kepada pemerintah pada 1992 lalu.

 

“Kita serahkan draf itu ke pemerintah pada 1992, tapi ditahan-tahan oleh mereka. Sekarang sudah basi,” tegas pria yang aktif terlibat menyusun rancangan revisi KUHP ini dalam sebuah seminar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Apalagi, lanjut Andi, beberapa ketentuan dalam draf itu sudah tak sesuai lagi dnengan perkembangan zaman, sehingga lebih layak draf dirombak kembali secara keseluruhan. Beberapa ketentuan yang dinilai tak relevan lagi misalnya seputar pengaturan penipuan dan penggelapan.

 

Dimintai komentarnya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Wahiduddin Adams mengatakan setiap tahun draf tersebut dikaji oleh tim dari kemenkumham dan juga tim pakar. “Kami ada tim pakar, dan kami tanya ke ahli-ahlinya termasuk ke pak Andi Hamzah juga,” ujarnya.

 

Wahiduddin menuturkan dimulainya pembahasan KUHP tahun depan merupakan langkah yang tepat. Apalagi, para pakar hukum pidana masih bisa dimintai pendapatnya. “Mumpung Prof Muladi dan Prof Barda (Nawawi) masih ada di tengah-tengah kita dan mereka sudah menyiapkan sejak awal,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Wahiduddin juga menilai pembahasan Revisi KUHP ini jelas berbeda dengan undang-undang yang lain. Bila ketika membahas RUU yang lain sering terjadi kompromi saat menetapkan lamanya pidana, di KUHP ini tentu berbeda karena akan terus menjadi acuan. “Selama ini kami (DPR dan Pemerintah,-red) bisa kompromi, hukuman penjaranya 4 atau 5 tahun saja, denda juga begitu, tetapi ini lain. Ini akan selalu menjadi acuan induk,” jelasnya.

 

“Ini (pembahasan,-red) ilmu,” pungkasnya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua