Rabu, 04 Januari 2012

Seratusan Pasal Pidana Siap Mengancam

Semakin banyak rumusan pidana dicantumkan, semakin potensial saling bertentangan.
Mys
Semakin banyak rumusan pidana dicantumkan, semakin potensial saling bertentangan. Foto: SGP

Hampir seratus pasal pidana siap mengancam siapapun yang melanggarnya. Penelusuran yang dilakukan terhadap 24 undang-undang yang dihasilkan Pemerintah dan DPR sepanjang tahun 2011, tercatat tidak kurang dari 95 pasal baru yang memuat ancaman pidana, baik ditujukan kepada subjek hukum perorangan maupun subjek hukum korporasi. Jumlahnya kemungkinan masih bertambah karena DPR dan Pemerintah juga telah menyetujui RUU Pengadaan Tanah untuk disahkan menjadi undang-undang.

 

Meskipun terdapat 95 pasal, norma pidananya dipastikan lebih banyak. Ada beberapa pasal yang terdiri dari dua atau lebih ayat. Pasal 73 D dan pasal 73 E UU No 10 Tahun 2011, yang mengatur Perdagangan Berjangka Komoditi, misalnya masing-masing memuat lima ayat. Ancaman terbanyak terdapat pada UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memuat 24 pasal. Dalam aturan keimigrasian lama (UU No 9 Tahun 1992), hanya ada 14 pasal ancaman pidana.

 

Jumlah Pasal Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Tahun 2011

Nomor UU

Tentang

Jumlah Pasal Pidana

1.

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

13 pasal

2.

Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

-

3.

Transfer Dana

8 pasal

4.

Informasi Geospasial

5 pasal

5.

Akuntan Publik

3 pasal

6.

Keimigrasian

24 pasal

7.

Mata Uang

8 pasal

8.

Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

-

9.

Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang

 

10.

Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

9 pasal

11.

Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2010

-

12.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

-

13.

Penanganan Fakir Miskin

2 pasal

14.

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010

-

15.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

-

16.

Bantuan Hukum

1 pasal

17.

Intelijen Negara

4 pasal

18.

Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

-

19.

Pengesahan Convention on the Rights of Persons With Disabilities

-

20.

Rumah Susun

8 pasal

21.

Otoritas Jasa Keuangan

3 pasal

22.

APBN Tahun Anggaran 2012

-

23.

Pengelolaan Zakat

3 pasal

24.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2 pasal

T o t a l

95 pasal

 

Tidak semua Undang-Undang yang lahir 2011 memuat ancaman pidana. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan misalnya tidak memuat satu pun ancaman pidana kepada legislator, meskipun ada potensi tindak pidana seperti munculnya kasus ayat tembakau. Undang-Undang Bantuan Hukum hanya memuat satu pasal pidana, yaitu pemberi bantuan hukum yang meminta bayaran dari penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

 

Dosen hukum pidana Universitas Widyagama Malang, Zulkarnain, mengatakan perumusan pidana acapkali dibutuhkan untuk mengakomodir perkembangan baru. Banyak perbuatan baru yang perlu diatur karena belum ada aturan yang bisa menjerat perbuatan tersebut, termasuk di KUHP. “Rumusan pidana dalam KUHP kan belum tentu komprehensif,” ujarnya.

 

Faktor lain yang mendorong perlunya perumusan pidana, kata Zulkarnain, karena perubahan paradigma. Jika dulu subjek hukum pidana itu hanya orang perseorangan, kini subjek hukum korporasi semakin banyak dikenal. Semakin banyak Undang-Undang yang mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi.

 

Kebiasaan legislator membuat rumusan pidana nyaris dalam setiap Undang-Undang sebenarnya mengkhawatirkan. Akibat yang paling mungkin adalah potensi disharmoni dan perbedaan perumusan norma pidananya. Di satu Undang-Undang suatu tindak pidana bisa bersifat aduan, tetapi norma yang nyaris sama di Undang-Undang lain bukan delik aduan. “Disparitas hukuman pidananya juga mungkin berbeda,” kata Zulkarnain.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua