Para elit politik diminta menahan diri untuk tidak memasukkan kepentingan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika itu dilakukan, maka krisis moneter seperti tahun 1997 tak akan terulang.
OJK merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengawasi serta mendorong kegiatan di jasa keuangan. Namun, masih ada kekhawatiran akan lembaga OJK terutama tuntutan untuk independen serta lepas dari intervensi pihak lain.
"Ada kemungkinan semua dipolitisir, makanya para elit politik harus tahan diri agar OJK ini bersih dari unsur politis,” ungkap Pengamat Perbankan Anwar Nasution di Jakarta, Rabu (18/1).
Pembentukan OJK merupakan amanat UU Bank Indonesia tahun 2004 terutama Pasal 34 ayat (2), yang seharusnya sudah harus berdiri selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010. Sementara sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK pada Pasal 4 dijelaskan bahwa maksud pendirian OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Meski berdasarkan amanat UU, Anwar mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada kepentingan di dalamnya. "Undang-undang ini yang bikin siapa? Bukan Tuhankan? Mereka juga yang bikin, makanya harus bisa menahan diri,” tegas Anwar lagi.
Ia pun menjelaskan bahwa jika intervensi terhadap OJK terjadi, maka ia khawatir krisis 1997 akan terulang kembali. Ia berharap agar pimpinan OJK nanti berasal dari masyarakat atau publik yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan menguasai ilmu keuangan, statistik dan matematika dengan baik.
"Selain memiliki keterampilan teknis, pengawas bank juga diharapkan memiliki integritas pribadi untuk dapat menerapkan berlakunya aturan prudensial secara adil dan tegas. Serta menahan diri juga untuk hidup tidak berlebihan,” tutur Anwar.