Kamis, 02 February 2012

Alvon Kurnia Palma:Nahkoda Baru Diponegoro 74

Dua periode memimpin LBH Padang, Alvon Kurnia Palma mendapat amanah memimpin YLBHI. Mewarisi sejumlah persoalan.
ady
Alvon Kurnia Palma. Foto: SGP


 


Jum’at, 29 Januari 2012, adalah hari yang bersejarah bagi Alvon Kurnia Palma. Pria asal Sumatera Barat itu resmi dilantik menjadi Ketua Badan Pekerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2011-2015. Tanpa melalui proses pemungutan suara, Alvon didaulat menggantikan pendahulunya, Erna Ratnaningsih.

 


Alvon bukan orang baru di dunia advokasi dan bantuan hukum. Di era kepemimpinan Erna, ia sudah menduduki kursi wakil ketua. Sebelum berkiprah di Diponegoro 74 –alamat gedung YLBHI—Alvon telah mengguratkan pengalaman sebagai aktivis di LBH Padang. Bahkan ia memimpin kantor bantuan hukum itu selama dua periode, terhitung sejak 2003 hingga 2009. Pengalaman semacam itu penting buat Alvon saat menahkodai YLBHI lima tahun ke depan.

 


Sebagai nahkoda sebuah biduk yang punya nama besar, Alvon menghadapi tantangan yang terbilang berat. Berat bukan saja karena nama besar YLBHI dalam sejarah bantuan hukum, tetapi juga lantaran potret penegakan hukum yang masih carut marut. Tampaknya, Alvon sudah membayangkan beratnya medan yang akan dia lalui bersama seluruh awak YLBHI.

 


Sewaktu menyampaikan paparan di depan Dewan Pembina YLBHI, Abdul Rahman Saleh, Alvon menyoroti sistem hukum yang terkesan tak berpihak pada masyarakat marjinal.  Tantangan ke depan, kata Alvon, adalah ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

 


Sistem peradilan cenderung berpihak pada yang kuat, yakni pemegang kekuasaan negara dan pemilik modal. Hukum tak ubahnya sarang laba-laba, hanya mampu menjaring mereka yang lemah. Masyarakat marjinal, lapisan masyarakat yang paling banyak mendapat perhatian YLBHI selama ini, justru tetap menghadapi masalah aksesibilitas pada keadilan.

 


Tengok saja apa yang terjadi pada dua remaja di Sijunjung Sumatera Barat. Meskipun bukti-bukti medis tak mendukung, polisi tetap menyebut dua remaja tewas gantung diri di tahanan. Kasus ini terasa menyayat nilai dan rasa keadilan masyarakat. Alvon juga merasa terusik oleh kasus ini. “Sudah menjadi korban, malah mereka diviktimisasi”. “Kasus ini harusnya mendapat atensi pemerintah, tetapi malah nggak,” lanjut ayah dua anak itu.

 


Oleh karena itu, upaya yang dilakukan YLBHI mengarah pada pemberdayaan, pencerdasan dan pembangunan kesadaran kritis masyarakat. Sesuai core tugas dan fungsi YLBHI, yang dilakukan ke depan tetap bermuara pada bantuan hukum, pendampingan hukum berdimensi struktural. Tujuan akhirnya adalah perubahan potret penegakan hukum.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua