Jumat, 30 March 2012

Ancaman Mogok ‘Wakil Tuhan’

Jangan sampai hakim memperjualbelikan keadilan ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Mahkamah Agung mengaku tidak bisa melobi, apalagi menekan, agar pemerintah dan DPR peduli pada kesejahteraan hakim.
Mys/ASh


Laksana bara dalam sekam, isu kesejahteraan hakim bisa meletup kapan saja. Meski belum tentu menjadi api besar yang menghanguskan, hawa panas isu ini telah menghangat di lingkungan peradilan. Sejumlah hakim terang-terangan mengancam mogok sidang, bahkan mengajak untuk melakukan mogok nasional jika pemerintah dan DPR tetap tidak peduli pada kesejahteraan hakim.



UU No 48 Tahun 2009
 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Kedudukan ini membawa konsekuensi hakim memperoleh hak-hak dan kewajiban seperti pejabat negara lainnya. Cuma, hakim mempunyai sebutan "Yang Mulia", yang tak dimiliki oleh pejabat negara lainnya. Para hakim bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala putusannya. Itu sebabnya hakim sering disebut sebagai ‘wakil Tuhan’. Kini sejumlah ‘wakil Tuhan’ menuntut kesejahteraan mereka diperhatikan.



Sunoto adalah salah seorang hakim yang berencana mogok kerja. Ia mengaku belasan hakim mendukung rencana itu. Hakim Pengadilan Negeri Aceh Tamiang itu meminta pemerintah peduli pada nasib hakim. Pendapatan hakim di daerah yang rata-rata Rp2,8 juta per bulan habis untuk sewa rumah, transportasi, dan makan sehari-hari. Tujuan Sunoto mungkin baik. Jangan sampai gara-gara gaji rendah, hakim yang berpikiran pendek memperjualbelikan keadilan jika dihadapkan pada situasi sulit.



Rencana mogok memang belum terealisir hingga tulisan ini dibuat. Tetapi gagasan itu meluas bukan hanya oleh hakim peradilan umum seperti Sunoto. Hakim-hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) malah sudah membahasnya pada pertemuan di Jakarta 23-25 Maret lalu. Sahala Aritonang, Ketua Pengurus Harian Forum Komunikasi Hakim Adhoc PHI, dan sejumlah pengurus lain sudah menemui Ketua Muda MA Bidang Perdata, Mohammad Saleh. Kepada Saleh, Sahala menyampaikan keberadaan forum komunikasi hakim, sekaligus menyerahkan semacam ‘petisi’ tentang kesejahteraan hakim.



Sahala dan para hakim adhoc PHI meminta kesejahteraan mereka dipedulikan. Secara khusus, para hakim adhoc PHI ini sedikit protes atas perbedaan tunjangan mereka dibanding kolega mereka di Pengadilan Tipikor. “Ada perbedaan yang sangat jauh,” kata Sahala.



Subekti, Wakil Sekretaris Harian Forum Komunikasi itu, menilai hakim-hakim yang bertugas di daerah seperti Papua dan Papua Barat malah bisa bangkrut jika tunjangan sekarang tidak dinaikkan. Biaya hidup dan transport ke daerah tersebut sangat mahal.



Bayangkan, gaji pokok hakim golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp1.976.600, sedangkan gaji pokok PNS golongan dan masa kerja yang sama mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.100. Gaji pokok tertinggi hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2007 adalah Rp4.978.000.



“Jika kondisi ini terus berlangsung sementara pemerintah seakan menutup mata dan terkesan tidak peduli dengan kondisi riil di lapangan sehingga berakibat pada ketidakjelasan status dan nasib hakim, maka patut dipertanyakan, pantaskah hakim disebut pejabat negara?”, tulis Imdad, hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Riau, di harian Republika (29/3).



Amanat Undang-Undang

Keberanian para hakim mengungkapkan ancaman dan buah pikiran mereka secara terbuka menunjukkan masalah ini mendesak untuk diselesaikan. Kesejahteraan hakim adalah kebutuhan yang telah menjadi amanat undang-undang.



Tengoklah Pasal 25 UU No 49 Tahun 2009. Wet tentang peradilan umum ini memberikan hakim hak atas gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. Tunjangan dimaksud berupa tunjangan jabatan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak-hak lainnya meliputi rumah jabatan milik negara, jaminan kesehatan, dan sarana transportasi milik negara. Selaku pejabat negara, juga mempunyai kedudukan protokoler.



Gaji pokok hakim diatur dalam PP No 11 Tahun 2008, sedangkan tunjangan jabatan diatur lewat Keppres No 89 Tahun 2001. PP No 11 Tahun 2008 merupakan perubahan kelima dari PP No 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, PTUN, dan Peradilan Agama.



Ada lagi Peraturan Presiden No 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kelas II memperoleh tunjangan terendah, sebesar Rp4,2 juta. Sedangkan ketua pengadilan tingkat banding untuk semua lingkungan mendapatkan Rp13 juta. Yang tertinggi tentu saja Ketua MA, sebesar Rp31,1 juta. Tunjangan khusus kinerja ini belum dibayar sepenuhnya setiap bulan. Khusus untuk tunjangan kinerja, bisa dibandingkan dengan jaksa. Berdasarkan Perpres No 41 Tahun 2011, tunjangan kinerja terendah di Kejaksaan adalah Rp1.645.000, dan tertinggi Rp25.739.000.



Tabel berikut ini sedikit menggambarkan besaran gaji pokok hakim dengan golongan terendah dengan masa kerja 0, 10, 20, dan 32 tahun.



Gaji Pokok Hakim Berdasarkan Lampiran PP No. 11 Tahun 2008









































Masa Kerja




Gol. III/a




Gol.III/d




Gol. IV/a




Gol. IV/e




0 Tahun




1.976.600




2.159.900




2.224.700




2.503.900




10 Tahun




2.450.100




2.677.300




2.757.600




3.103.700




20 Tahun




3.037.000




3.318.600




3.418.200




3.847.200




32 Tahun




3.929.700




4.294.100




4.422.900




4.978.000





Selain itu, jaminan kesehatan hakim agung telah diatur dalam Perpres No 88 Tahun 2010. Para hakim agung mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan. Tak semua hakim mendapatkan layanan kesehatan. “Kami tak dapat tunjangan kesehatan. Kalau sakit biayanya kami pakai uang sendiri,” kata Subekti, hakim adhoc PHI.



Respons MA dan KY

Keluhan para hakim bukan tidak didengar para petinggi Mahkamah Agung. Tidak lama setelah dilantik jadi Ketua Mahkamah Agung, HM Hatta Ali langsung berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan hakim. Kesejahteraan hakim dirasakan masih kurang. Sejak 2007, tunjangan remunerasi belum dibayarkan seratus persen. “Kami akan memikirkan bagaimana memperjuangkan kesejahteraan hakim ke depan,” kata Hatta di Jakarta, Rabu (8/2).



Sebagai tindak lanjutnya Mahkamah Agung sudah melayangkan surat secara administratif. Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, mengatakan surat berisi usulan kenaikan gaji hakim sudah dilayangkan sejak satu setengah tahun lalu. “Kami sudah memperjuangkan,” ujarnya.



Sampai sekarang usulan kenaikan gaji itu belum berbalas. Nurhadi mengatakan Mahkamah Agung tidak biasa melakukan lobi ‘politik’ agar kenaikan kesejahteraan hakim cepat terealisisasi. “Kami tidak biasa melobi,” kata mantan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung itu.



Mahkamah Agung terkesan menyerahkan urusan kenaikan gaji ini ke pemerintah. Sikap itu juga terkesan dari pertemuan para hakim ad hoc PHI dengan Ketua Muda MA Bidang Perdata. Kepada para hakim ad hoc, Ketua Muda MA Bidang Perdata menyarankan agar masalah kenaikan gaji dan tunjangan diurus ke Sekretariat Negara (Setneg). “Pihak MA bilang lapor ke Setneg,” jelas Sahala.



Juru Bicara MA, Gayus Lumbuun, dapat memahami keluhan dan perjuangan para hakim. Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) memperjuangkan hal senada. Buktinya, MA sudah berkirim surat usulan. Karena itu, Gayus meminta para hakim tidak melakukan mogok kerja. Sebab tindakan itu akan merugikan para pencari keadilan.



Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menyatakan hal serupa. Mogok memang tidak dilarang, tetapi tidak pantas dilakukan hakim. “Jabatan hakim itu mulia. Tidak elok kalau diwarnai dengan pemogokan,” ujarnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua