Senin, 09 April 2012

RUU Penanganan Konflik Sosial Dinilai Bermasalah

Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor kemanan menolak pengesahan RUU ini.
Rfq
Direktur Program Imparsial Al A’raf (berbaju batik). Foto: Sgp

Rencana DPR dan Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang  Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS)  menjadi Undang-Undang dikecam. Sejumlah kalangan menilai RUU ini mengandung cacat dan masalah. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, misalnya, mengkritik klausul pemberian kewenangan  kepada kepala daerah untuk mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani konflik sosial.

 

Direktur Program Imparsial Al A’raf menilai  RUU PKS masih prematur dan terkesan terburu-buru untuk dibawa keparipurna. Menurut Aal, sapaan akrab Al Araf, pasal 34  RUU PKS bertentangan dengan konstitusi dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Kewenangan kepala daerah mengerahkan TNI bentuk pengambilalihan kewenangan presiden. Pasal 34 RUU PKS pada intinya menegaskan kepala daerah berwenang meminta pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI melalui forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota.

 

Menurut Aal, selain beberapa pasal bermasalah, penanganan konflik sosial dapat diselesaikan melalui peraturan atau perundang-undangan yang ada, UU Polri dan UU TNI.

 

Proses pembahasan RUU PKS juga dinilai belum sepenuhnya mendengar aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, Aal menduga, sangat minim. Ia menengarai proses pembahasan sering dilakukan diam-diam. “Tapi malah memanipulasi dan diam-diam dibahas,” ujarnya.

 

Koalisi Masyarakat Sipil berpendapat DPR tidak perlu membentuk RUU PKS. DPR dan Pemerintah cukup merevisi UU Darurat No.23 Tahun 1959. Kalaupun harus dibentuk regulasi baru, sebaiknya regulasi yang berpihak pada korban. “Bukan RUU PKS yang justru menuai pasal-pasal bermasalah. Kami menolak RUU PKS dan mendesak agar tidak disahkan dan ditolak,” tandasnya.

 

Koordinator Kontras, Haris Azhar,menilai RUU PKS dinilai liberal. Menurut dia dengan disahkannya RUU PKS menjadi UU akan berbahaya. Penanganan konflik sosial melalui pendekatan militeristik. Dia khawatir pengesahan RUU PKS akan berdampak pada profesionalitas TNI yang seharusnya berfungsi melakukan pengamanan di luar. Sebaliknya pengamanan dalam negeri tetap ditangani oleh Polri. “Kalau dipaksakan, TNI membuka satu kubangan baru,” ujarnya.

 

Haris mengkritisi adanya penyelesaian konflik dengan cara di luar jalur hukum. Pembiaran konflik yang berkepanjangan masuk ke ranah  hukum, yakni tindak pidana. Haris khawatir jika semua isu dibawa ke ranah konflik akan mendorong TNI dan berujung ancaman terhadap demokrasi yang sudah tertata. “Saya menduga ada kongkalikong karena kegagalan RUU Kamnas yang belum disahkan. Kita minta untuk tidak disahkan RUU PKS dan menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” katanya.

 

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Dja’far mengamini pendapat Haris dan Aal. Menurut Wahyudi kelahiran RUU PKS akibat banyaknya keluhan dari kalangan pengusaha. Sebagaimana diketahui, banyaknya konflik pertanahan di daerah berimbas pada kerugian bagi kalangan pengusaha. Lebih jauh dia berpandangan RUU PKS menihilkan upaya penegakan hukum Pasalnya penyelesaian konflik dapat dilakukan di luar jalur hukum.

 

Persoalan krusial, RUU PKS banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalaupun tetap disahkan RUU PKS menjadi UU akan menjadi persoalan baru.  Pasal 7 UU TNI mengamanatkan tugas pokok tentara meliputi operasi militer perang dan militer selain perang. Dia khawatir dengan dapat dikerahkannya TNI oleh kepala daerah dalam penanganan konflik sosial akan berdampak luas.

 

Pasal 16,17,18,19, dan 20 RUU PKSjuga dipandang bertentangan dengan konstitusi dan UU No.23 tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.  Penetapan keadaan darurat  menjadi kewenangan presiden. Pemberian kewenangan kepada kepala daerah akan berdampak akibat hukum dan politik yang timbul dikemudian hari. “Harus ada singkronisasi dengan UU sebelumnya,” ujarWahyudi.

 

Koordinator Reformasi Sektor Keadilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Alex Argo Hernowo menilai semestinya pemerintah memaksimalkan UU sebelumnya. Sebaliknya jika dipandang tidak maksimal, maka dapat direvisi UU yang ada, bukan sebaliknya membuat RUU PKS yang dinilai banyak kelemahan. “DPR harusnya fokus dan memaksimalkan UU yang ada. UU ini  adanya pesanan tersendiri untuk memaksimalkan TNI untuk menangani konflik,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua