Bantuan Hukum Jadi Bagian Perlindungan Sosial
Berita

Bantuan Hukum Jadi Bagian Perlindungan Sosial

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 memperkenalkan istilah ‘advokasi sosial’.

Mys
Bacaan 2 Menit
Korban bencana alam perlu mendapatkan bantuan hukum. Foto: Sgp
Korban bencana alam perlu mendapatkan bantuan hukum. Foto: Sgp

Pemerintah kembali menjamin bahwa orang-orang yang memiliki kerentanan sosial berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dapat diberikan di dalam dan di luar pengadilan. Pemerintah akan memfasilitasi pemberian jasa bantuan hukum dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Jaminan pemerintah itu tertuang dalam PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. PP ini merupakan aturan pelaksanaan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Ironisnya, meski mengatur bantuan hukum, PP ini tidak merujuk sama sekali pada UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Juga tidak menyinggung PP No 83 Tahun 2008, yang mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Menurut Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, hal itu mencerminkan ada masalah dalam politik legislasi nasional. Masing-masing instansi pemrakarsa membuat aturan yang tumpang tindih dengan instansi lain.

Alvon khawatir semakin banyak peraturan yang menyinggung bantuan hukum semakin potensial aturan itu saling bertentangan. Apalagi jika penyusun suatu regulasi  tidak melihat dan membuat perbandingan dengan regulasi yang sudah ada. “Inilah problem politik legislasi kita,” ujarnya.


Bisa jadi pembuat PP 39 sudah mempertimbangkan masalah ini. Sebab, penjelasan Pasal 35 dapat dijadikan rujukan. Pasal ini menyebut pemberian bantuan hukum dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Tanpa menyebutkan sama sekali peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud.

Apakah bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat yang mensyaratkan jasa hukum hanya bisa diberikan advokat, atau Undang-Undang Bantuan Hukum yang memungkinkan paralegal memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin.


PP No 39 Tahun 2012 menjadikan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Kerentanan sosial bisa menimpa seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat. Perlindungan sosial dapat menimpa seseorang akibat situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 35 PP menyebutkan bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak. Bantuan hukum dapat diberikan di luar atau di dalam pengadilan. Lebih tegas, Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Bantuan sosial
Selain bantuan hukum, perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan sosial dan advokasi sosial. Bantuan sosial dimaksudkan agar warga yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Ada lagi istilah advokasi sosial. PP ini menyebutkan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilanggar haknya. Jika bantuan hukum lebih menekankan pada pemberian jasa hukum (pembelaan dan konsultasi), advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Dengan demikian ada persinggungan antara bantuan hukum dalam rangka perlindungan sosial, dengan advokasi sosial. Pembelaan dalam advokasi sosial meliputi pula mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info