Jumat, 13 April 2012

Kontraktor Pertambangan Praperadilankan Polda Sumbar

ANT


 


(34), kontraktor dari perusahaan tambang di Kabupaten Solok Selatan mempraperadilankan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar selaku termohon I dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar selaku termohon II.

Dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Jumat, diketahui bahwa anggota Direskrim Polda Sumbar selaku termohon I telah melakukan tindakan paksa terhadap Rina dengan melakukan penangkapan dan penahanan sejak tanggal 10 Februari 2012.

Kuasa hukum pemohon, Gimono Ias Cs mengatakan, termohon I telah menduga pemohon melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), berupa penambangan emas.

"Atau melakukan kegiatan penyidikan umum eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang ditemukan hari Jumat (8/4) tahun 2011 pada pukul 15.00 WIB bertempat di kawasan hutan pada aeral HPH PT.AMT KM.13 Sungai Batang Bangko, Kabupaten Solok Selatan," ujar Gimono.

Penangkapan dan penahanan terhadap pemohon oleh termohon I, lanjutnya, tidak memenuhi syarat karena tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP.

"Tidak ada bukti yang menunjukkan pemohon telah melakukan penambangan tanpa izin usaha tersebut," Jelasnya.

Gimono Ias menambahkan, status pemohon terkait dengan lokasi tambang adalah sebagai kontraktor dari PT Niaga Inti Mineral. Dimana lokasi tambang yang dikerjakan pemohon adalah atas perintah, petunjuk dan kendali serta tanggung jawab dari PT. Niaga Inti Mineral.

"PT Niaga Inti Mineral sebagai perusahan tambang pemegang IUP bertanggung jawab dan juga Bupati Solok Selatan karena dia yang menerbitkan segala perizinan terkait dengan penambangan yang dimaksud," kata Gimono lagi.

Selain itu, pada hari Jumat (8/4) tahun 2011 pukul 15.00 WIB yang dimaksud , pemohon tidak berada di lokasi tambang sebagaimana yang disebutkan dalam surat penangkapan.

"Sementara, PT Niaga Inti Mineral selaku perusahan tambang atau sebagai pemegang IUP dari pemohon tidak pernah disidik dan justru termohon I menangkap dan menahan pemohon dengan tanpa dasar hukum," katanya di hadapan hakim tunggal Astri Wati.

Hakim Astriwati menyatakan akan melanjutkan sidang kasus ini, Senin (17/4). Dalam sidang kemarin kuasa hukum termohon II dari Kejati Sumbar tidak tampak hadir dalam persidangan.
 
**Atas artikel ini, Redaksi Hukumonline menerima Hak Jawab dari Perserikatan Masyarakat Hukum Adat Silauraja, yang selengkapnya dapat dilihat di "Hak Jawab Perserikatan Masyarakat Hukum Adat Silauraja".

Rina Sekhanya




















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua