Rabu, 30 March 2016

Hak Jawab Perserikatan Masyarakat Hukum Adat Silauraja

RED

Berikut ini adalah yang disampaikan oleh terkait pemberitaan dengan judul "" [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8858c8a982c/kontraktor-pertambangan-praperadilankan-polda-sumbar] yang dipublikasikan pada tanggal .

Hak jawab ini berkaitan dengan putusan No.84/Pid.B/2012/PN.KBR. yang diputus oleh Majelis Hakim yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh pada tanggal []. Inti putusan pengadilan menyatakan:

Menyatakan Terdakwa RINA SEKHANYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum ;
• Membebaskan Terdakwa RINA SEKHANYA oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ;
• Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
• Menetapkan barang bukti berupa ;
 
1 (satu) unit excavator warna kuning merk KOMATSU tipe PC 200;
1 (satu) unit mesin dompeng;
½ (setengah) karung pasir yang bercampur emas;
2 (dua) helai karpet.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 
• Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dokumen selengkapnya, silakan klik .
Hak Jawab Perserikatan Masyarakat Hukum Adat Silauraja www.hukumonline.com Kontraktor Pertambangan Praperadilankan Polda Sumbar13 April 2012

Pengadilan Negeri KotobaruSRI WIJAYANTI TANJUNG, SH10 Juni 2013Dokumen Putusan














Hak Jawab Perserikatan Masyarakat Hukum Adat Silauraja

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua