KPK Bantah Hanya Bidik Eks Menteri
Berita

KPK Bantah Hanya Bidik Eks Menteri

Proses penyelidikan dan penyidikan KPK memang memerlukan waktu yang tak sebentar.

fat
Bacaan 2 Menit
Juru Bicara KPK Johan Budi SP tegaskan KPK tidak pernah bidik para mantan pejabat yang terkena kasus. Foto: Sgp
Juru Bicara KPK Johan Budi SP tegaskan KPK tidak pernah bidik para mantan pejabat yang terkena kasus. Foto: Sgp

Mengikuti pendahulunya, Sujudi, Siti Fadilah Supari akhirnya terseret kasus korupsi juga. Sujudi dan Fadilah, sama-sama pernah menduduki kursi Menteri Kesehatan. Sujudi terbelit kasus proyek alat kesehatan di 32 rumah sakit di Kawasan Timur Indonesia dan Palang Merah Indonesia Pusat pada anggaran ABT-DIP 2003. Sedangkan, Fadilah terkait proyek pengadaan alat bantu kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005. 

Kasusnya memang beda, tetapi baik Sujudi maupun Fadilah sama-sama ditetapkan tersangka setelah status mereka ‘mantan menteri’ alias tidak lagi menjabat. Sepanjang sejarah KPK, Sujudi dan Fadilah hanyalah dua dari beberapa mantan pejabat yang terjerat korupsi ketika tidak lagi menjabat. Nama ‘mantan’ lainnya adalah Bachtiar Chamsjah yang pernah menjabat Menteri Sosial.

Soal fenomena ini, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan bahwa KPK tidak pernah secara khusus membidik para mantan pejabat. Yang terjadi, dalih Johan, proses penanganan kasus di KPK memang memakan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, seringkali laporan kasus korupsi itu masuk ke KPK kebetulan setelah pejabat yang bersangkutan menanggalkan jabatan.

Misalnya, kata Johan, proses pengadaan terjadi tahun 2007. Lalu, muncul laporan korupsi setelah tahun 2007. Begitu laporan diterima, KPK pastinya akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang memerlukan waktu tak sebentar.

“Bukan menunggu (setelah menjadi mantan). Laporan yang masuk mengenai hal ini (kasus) tahun berapa. Begitu masuk laporan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ini butuh waktu,” tutur Johan, Rabu (18/4).

Di luar itu, Johan menegaskan KPK tidak akan terpengaruh oleh penetapan tersangka Fadilah. Sejumlah kasus yang terkait Fadilah, lanjutnya, akan tetap diproses. “Tidak ada halangan, kalau ada permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan,” ujar Johan.

Menurut Johan, Fadillah sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam sejumlah kasus. Sejumlah kasus tersebut pun sudah ditetapkan tersangkanya yang rata-rata adalah mantan anak buah Fadilah di Kementerian Kesehatan.

Setidaknya, lebih dari tiga kali Siti Fadillah diperiksa oleh KPK. “Saya datang ke sini berkali-kali, kasusnya berbeda-beda. Jadi kira-kira ada tujuh kasus lah,” kata Fadilahusai diperiksa KPK, Februari lalu.

Dari tujuh kasus yang diproses KPK, lima di antaranya sudah masuk ke tahap penyidikan. Yakni, kasus korupsi alat kesehatan penanganan vaksin wabah flu burung tahun 2006, dengan tersangka Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Sutedjo Yuwono yang telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Berikutnya, kasus korupsi alat rontgen portable untuk pelayanan puskesmas di daerah tertinggal tahun 2007 dengan tersangka mantan Sekjen Depkes, Syafii Ahmad. Dalam kasus ini, Syafii sendiri sudah divonis. Lalu kasus penanganan wabah flu burung tahun 2006 dengan tersangka Sekretaris Direktorat Jenderal Kemenkes, Mulya Hasmy.

Kasus yang masih disidik KPK berikutnya mengenai dugaan korupsi alat kesehatan tahun 2007 dengan tersangka mantan Direktur Binda Medik Kemenkes, Ratna Dewi Umar. Dan terakhir, kasus korupsi alat kesehatan penanganan wabah flu burung di Kemenkes tahun 2007 dengan tersangka mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kemenkes, Rustam S Pakaya.

Johan mengatakan, pihaknya sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Mabes Polri untuk Siti Fadillah. Menurutnya, dengan diterimanya SPDP ini, pihaknya bisa langsung melakukan supervisi dan koordinasi kasus. Tapi, hingga kini dirinya belum tahu apakah langkah tersebut dilakukan lembaganya.

Sebagaimana diketahui, Mabes Polri telah menetapkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewenangan anggaran dana proyek pengadaan alat bantu kesehatan untuk kejadian luar biasa Tahun 2005. Nilai proyek pengadaan itu sebesar Rp15,5 miliar.

Diduga telah terjadi penunjukan langsung dalam proyek yang merugikan negara sekitar Rp6,1 miliar itu. Fadilah dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 56 KUHP.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info