Selasa, 01 May 2012

MK Cabut Aturan Banding Praperadilan

Pemberian hak banding hanya kepada penyidik/penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945.
Agus Sahbani
MK lewat putusannya hapus aturan banding praperadilan. Foto: Sgp

Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya menyatakan menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan anggota polisi, Tjetje Iskandar yang memohon pengujian pasal itu.

“Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata ketua majelis MK Moh Mahfud MD saat membacakan putusannya di ruang sidang Gedung MK, Selasa (1/5).

Tjeje memohon pengujian Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP lantaran dinilai diskriminatif. Sebab, pasal itu hanya membolehkan termohon (penyidik/penuntut umum) praperadilan untuk mengajukan banding jika permohonan praperadilan terkait sah-tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan dikabulkan majelis hakim. Sementara, bagi pemohon praperadilan tidak tersedia upaya hukum banding.

Pasalnya, Tjeje pernah mengalami kasus pidana yang dihentikan penyidikan (SP-3) lewat Surat Ketetapan No. Pol. S.Tap/20-BupI/VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 yang dikeluarkan Direspidum Mabes Polri Brigjen Aryanto Sutadi. Lalu, pemohon mengajukan praperadilan yang memutuskan permohonan praperadilan ditolak lewat putusan No. 27/Pid/Prap/2011/PN Jaksel tanggal 23 Agustus 2011.

Artinya, SP3 atas kasus itu tetap dinyatakan sah. Meskipun Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP melarang pihak pemohon untuk banding, Tjetje tetap mengajukan banding atas putusan praperadilan itu yang memori bandingnya telah diserahkan pada 9 September 2011.

Selengkapnya, Pasal 83 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”. Lalu, ayat (2) menyatakan “dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan, hal itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi”.

Atas penghapusan pasal itu, Mahkamah beralasan acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding (baik oleh pemohon atau termohon). MK menilai Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena  tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Menurut Mahkamah, Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa dan penyidik/penuntut umum dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. “Ketentuan itu tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia,” kata Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Mahkamah berpendapat untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik/penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP terdapat dua alternatif. Pertama, memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding. Atau, kedua, menghapuskan hak penyidik/penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.

Menurut Mahkamah, filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat adalah untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka, terdakwa, penyidik, dan penuntut umum. Karena itu pula, pemberian hak banding hanya kepada penyidik/penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 83 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.

“Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak itu, maka pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum. Sedangkan permohonan pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum,” kata Ahmad Sodiki.

Diakali lewat permohonan PK
 - Sallygresya
29.07.13 15:07
Di manado, Putusan Praperadilan No. 02/Pid.Praper/2013/PN.Mdo tertanggal 18 Juni 2013 , yang menyatakan tidak sah penghentian penyidikan (SP3), diakali dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK)
pk
 - sofia yusti pramudita
03.10.14 15:24
mohon maaf, apabila praperadilan ditolak berarti bisa diajukan upaya hukum luar biasa, PK?
PEMAIN SIRKUS
 - Widotzz
31.08.18 11:26
Disemua daerah termasuk Manado, para pegiat hukum senang melakukan "akrobatik sirkus" upaya hukum. Termasuk diterimanya upaya banding Praperadilan oleh PT Medan yang fenomenal itu. Disini pemohon banding prapid ditenggarai sudah seolah-olah menjadi bagian dari kepentingan pihak yang berperkara untuk memperjuangkan produk SP3nya untuk wajib harus tetap dihentikan penyidikannya.
Perma larangan PK untuk Praperadilan
 - safrijaldi, S.H
07.05.18 09:30
Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
love&girls
 - dwi n. santoso
06.06.13 19:38
saya suka lagu ini
wewenang hilang & wewenang mutlak
 - Yusra Kasim Mizan
03.05.12 10:40
Kalau kewenangan diartikan dengan kekuasaan, maka tidak hanya kekuasaan penyidik mengajukan banding saja yang hilang, tapi kekuasaan pengadilan tinggi untuk mengadili dalam perkara banding juga hilang. Jadi putusan MK ini ibarat pedang bermata dua. Disisi lain hakim praperadilan, kekuasaannya menjadi mutlak karena putusannya tidak dapat diuji ditingkat banding.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua