Panitia Kerja (Panja) DPR dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM telah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak. Seluruh Fraksi di Panja Komisi III setuju dengan isi draf UU ini yang telah dibahas dengan pemerintah.
"Baik, kesepakatan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak akan diteruskan ke rapat pembahasan tingkat kedua di rapat paripurna 3 Juli 2012," ujar pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di ruang rapat Komisi III, Rabu (27/6).
Beberapa hal krusial yang terdapat dalam RUU ini adalah dikedepankannya keadilan restoratif dan diversi dalam kasus pidana anak. Selain itu, terdapat juga sanksi pidana bagi penegak hukum seperti hakim, penyidik (kepolisian) dan penuntut umum (jaksa) bila tak melaksanakan ketentuan dalam RUU ini dengan baik.
Sanksi pidana ini sempat menimbulkan perdebatan alot. Pasalnya, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyampaikan surat keberatan adanya upaya kriminalisasi terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun, akhirnya Komisi III dan pemerintah tetap mempertahankan sanksi tersebut.
