Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) yang dimohonkan Presiden terhadap DPR dan BPK (termohon) terkait pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam putusannya, MK menyatakan pembelian 7 persen saham divestasi Newmont hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR.
“Pembelian 7 persen saham divestasi Newmont adalah kewenangan konstitusional pemohon dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan termohon I (DPR) baik melalui mekanisme APBN atau persetujuan secara spesifik,” kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat membacakan pertimbangan putusan, Selasa (31/7).
Presiden lewat Menkumham dan Menkeu 'menggugat' DPR (termohon I) dan BPK (termohon II) lewat mekanisme SKLN. Pemerintah mempersoalkan klaim DPR terkait pembelian tujuh persen saham divestasi Newmont oleh pemerintah yang harus melalui persetujuan mereka.
Pemohon menganggap kewenangan konstitusionalnya telah diambil, dikurangi, dihalangi, dan diabaikan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara. Bagi pemerintah, investasi atas pembelian tujuh persen saham Newmont itu ditujukan untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia sesuai tujuan bernegara.
Karena itu, pemohon meminta MK menyatakan bahwa pemohon memiliki kewenangan konstitusional sesuai Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berupa pembelian tujuh persen divestasi NNT tanpa memerlukan persetujuan DPR. Kesimpulan hasil pemeriksaan BPK itu yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan DPR juga melampaui kewenangan konstitusional BPK.
Alim menyatakan, pembelian 7 persen saham Newmont oleh pemerintah sebagai investasi jangka panjang non-permanen. Soalnya, pembelian saham oleh pemohon itu tidak dengan maksud penguasaan negara dan kepemilikan yang permanen sehingga maksud penguasaan negara tidak tercapai. Menurutnya, apa yang bisa diharapkan jika pemerintah hanya memiliki 7 persen saham.
“Apa yang hendak dimiliki pemerintah hanya 7 persen saham yang tidak signifikan dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Jika negara bermaksud sepenuhnya mengontrol pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk penguasaan negara. Pemohon dan Termohon I harus membuat kebijakan bersama agar semua usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dimiliki oleh negara secara mayoritas,” sarannya.
Alim menegaskan, bentuk penguasaan negara tidak hanya dalam bentuk kepemilikan, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. “Hal yang paling pokok dalam penguasaan oleh negara adalah negara tetap memiliki kedaulatan atas bumi dan air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.
Karena itu, sambung Alim, selain pembelian 7 persen saham divestasi Newmont hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR baik melalui mekanisme UU APBN atau persetujuan secara spesifik, proses pembelian dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dilaksanakan di bawah pengawasan DPR.
“Oleh karena pembelian 7 persen saham divestasi Newmont belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka permohonan pemohon tidak beralasan hukum,” katanya.
Namun, putusan itu tidak diambil secara bulat. Empat orang hakim konstitusi yakni Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Maria dan Harjono, misalnya. Mereka berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan pemohon selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara berwenang melakukan pembayaran untuk mendapatkan bagian saham Newmont dari sumber keuangan negara yang sah.
“Lalu, menggunakan kekuasaan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanpa persetujuan Termohon I (DPR) untuk kemudian disahkan Termohon I, karena negara wajib untuk mendapat bagian saham Newmont sesuai tujuan promosi kepentingan nasional yang termuat dalam Pasal 24 kontrak karya,” tutur Maria.
Usai persidangan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah menghargai putusan MK. “Keputusan MK kita hormati, nanti kita bersama unsur pemerintah lain akan mengkaji substansi keputusan ini, kita tunggu saja ya,” kata Agus.
Dia juga mengapresiasi empat hakim konstitusi yang mengajukan dissenting opinion. “Dari 9 hakim MK, 4 hakim MK menyatakan dissenting opinion, dissenting-nya baik sekali. Namun kalau 5 hakim menolak ya kita tetap kalah,” ujarnya.
















