Senin, 27 Agustus 2012

Wicipto Setiadi: “Kami Harus Selektif”

Lembaga-lembaga layanan bantuan hukum di organisasi keagamaan tetap harus mengikuti verifikasi jika ingin mendapatkan dana bantuan hukum. Itu konsep yang dianut UU Bantuan Hukum.
HRS
Wicipto Setiadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Foto: Sgp


Orang penting di balik penyusunan UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya adalah Wicipto Setiadi. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bukan saja bertugas menyusun, tetapi juga mensosialisasikannya kepada masyarakat. Saat ini pemerintah dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.


Dalam proses penyusunan, pemerintah dan DPR meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Terutama dari mereka yang selama ini berkecimpung di bidang bantuan hukum. Lantas bagaimana posisi lembaga-lembaga bantuan hukum di organisasi keagamaan? Mantan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan itu menjelaskan kepada hukumonline. Berikut petikannya:


Bagaimana perkembangan pembahasan RPP Pelaksanaan UU Bantuan Hukum?


Perkembangan terakhir, waktu pas bulan puasa sudah selesai. Kami sudah tampung masukan-masukandari para pemangku kepentingan. Lalu, dipaparkan lagi. Masukan dari stakeholders masih bisa diakomodir.


Materi apa yang paling banyak disorot?


Yang paling banyak disorot terutama mengenai kriteria orang miskin. Sampai saat ini dari beberapa instansi belum ada satu kata mengenai kriteria orang miskin. Dari misalnya kementerian sosial, membuat kriteria sendiri. BPS juga membuat kriteria. Kemudian juga dari kantor wakil presiden, ada tim nasional mengenai kemiskinan. Kami tim penyusun tidak ingin membuat kriteria tersendiri. Waktu itu mendapat info dari kantor wakil presiden itu akan membuat database mengenai orang miskin dan sekaligus kriteria-kriterianya. Kalau dari kantor wakil presiden databasenya itu sudah selesai, kami lebih mudah, tinggal menggunakan itu saja.


Jadi, akan ada kriteria penerima bantuan hukum yang akan dipakai?


Kita tidak membuat kriteria sendiri, tapi kami mengacu pada, katakan kementerian Sosial. Kalau mereka sudah menentukan itu, ya tinggal dimasukkan. Tapi paling tidak, kita sudah ada acuannya dari Undang-Undang. Nanti ada surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Tapi kami juga tidak terpaku pada SKTM itu karena banyak diprotes juga gitu loh. Karena memperoleh SKTM itu juga sulit dan tidak gratis. Jadi, kami lebih banyak ya sudah, kalau memang misalnya peserta jamkesmas, kalau dia memang mendapat raskin, bantuan langsung tunai, itu saja yang kita lebih berdayakan. Kalau memang mereka peserta jamkesmas, kan sudah pasti mereka orang miskin. Nanti, kalau database dari kantor Wakil Presiden sudah selesai, kita tinggal klik dari database itu, dan nanti kriteria orang miskin yang kita tentukan adalah diluar dari database itu.


Kapan target selesainya?


Setelah lebaran. Inikan masih banyak yang cuti. Minggu depan akan disisir lagi, untukkemudian setelah itu selesai dikirim ke Ditjen Peraturan Perundang-undangan untuk segera diproses harmonisasi. Untuk proses harmonisasi ini juga akan diundang para stakeholder lagi.


Berarti kurang lebih dua bulan lagi selesai?


Mudah-mudahan kurang dari dua bulan. Nanti kamiminta ke Ditjen Peraturan Perundang-undangan untuk diprioritaskan. Karena sebenarnya targetnya Juli-Agustus. Sekarang sudah lewat malah. Karena memang menyatukan pendapat para stakeholder tidak mudah, yaitu tadi diskusi yang cukup panjang itu mengenai kriteria miskin. Kemudian yang kedua yang cukup panjang juga miskinnya itu tidak hanya miskin finansial, tetapi juga miskin struktural. Undang-undangnya telah menentukan miskinnya miskin finansial.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua