Rabu, 03 Oktober 2012

UPH Siap Cetak Ahli Hukum Perdagangan Internasional

Kemenlu akan kirim diplomat muda untuk mengikuti program MTIC di UPH.
RZK
Penandatanganan MoU antara UPH dan Kemenlu. Foto: Rzk

Ingin belajar tentang hukum perdagangan, investasi, persaingan usaha dan kebijakan bertaraf internasional? Tidak perlu jauh-jauh melanglang buana, di Jakarta apa yang anda cari sudah tersedia. Universitas Pelita Harapan (UPH) baru saja meluncurkan program Master of Law in Trade, Investment and Competition Law and Policy (MTIC).

Program master ini adalah buah dari kerjasama antara UPH dengan Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs dan World Trade Institute (WTI), University of Bern. Pihak UPH mengklaim ini adalah program MTIC pertama di Indonesia dan kedua di ASEAN. Negara ASEAN lainnya adalah Vietnam.

Dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa (2/10), Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Heinz Walker-Nederkoorn mengatakan Pemerintah Swiss merasa bangga dapat mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Kerjasama ini, kata Heinz, diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss yang terjalin selama 60 tahun.

“Tahun ini merupakan tahun ke-60 hubungan diplomatis dan perdagangan yang kokoh antara Indonesia dan Swiss, dan MTIC ini merupakan wujud penguatan kerjasama kedua negara di bidang yang strategis, serta merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan pusat keunggulan hukum perdagangan di Indonesia,” papar Heinz.

Menurut Heinz, sebagai salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, Indonesia harus terus mengembangkan kemampuan SDM. Mempersiapkan SDM yang handal di bidang perdagangan internasional, lanjut dia, akan sangat bermanfaat dalam rangka menyambut pembentukan ASEAN Community tahun 2015 nanti.

“Pemerintah Swiss mendukung penuh rencana pembentukan ASEAN Community yang dicanangkan tahun 2015,” imbuh Heinz.

Deputy Managing Director and Director of Studies WTI, Pierre Sauve mengatakan MTIC merupakan sebuah program untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang multiskills di bidang perdagangan, investasi, persaingan usaha dan kebijakan. Sebagai bagian dari kerjasama, WTI menyatakan siap mentransfer pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan MTIC.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Hukum UPH, Dr. V. Henry Soelistyo Budi mengatakan pihaknya menargetkan setidaknya peminat program Master of Law in Trade, Investment and Competition Law and Policy berasal dari kalangan praktisi, birokrasi, dan akademisi. Henry menekankan bahwa praktisi perlu mengikuti MTIC karena di program ini akan diajarkan materi yang berkaitan trade dispute settlement, foreign direct investment, dan hukum persaingan usaha.

“Dengan semakin kuatnya peranan Indonesia dalam perekonomian global dan arena geopolitik, serta kedudukan Asia sebagai pusat perkembangan ekonomi dunia saat ini, maka sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia dalam bidang perdagangan internasional,” kata Henry, dalam siaran pers.    

Dipaparkan Henry, MTIC memiliki sejumlah kelebihan diantaranya masa studi yang dapat dirampungkan ‘hanya’ dalam sembilan bulan. Lalu, jadwal kuliah juga sifatnya fleksibel. Satu kelebihan yang ingin ditonjolkan Henry adalah sebagian staf pengajar sengaja didatangkan dari luar negeri khususnya Swiss.

“Kenapa Swiss? Karena di sana adalah think tank WTO (World Trade Organization), segalam macam kajian terkait WTO ada di WTI, University of Berne,” kata Henry.

Diplomat Kemenlu
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik langkah UPH meluncurkan program MTIC. Menurut Kepala Pusdiklat Kemenlu Hazairin Pohan, Indonesia memang butuh diplomat serta negosiator-negosiator handal untuk terjun dalam kancah perdagangan internasional. Saat ini, kata Hazairin, perkembangan diplomasi internasional sudah begitu pesat.

“Diplomasi ‘gebrak meja’ sudah tidak bisa lagi, diplomat kita harus menguasai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional,” ujar Hazairin, usai acara peluncuran MTIC.

Makanya, Kemenlu mengadakan kerjasama dengan UPH dalam rangka menyiapkan diplomat-diplomat yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang mumpuni. Rencananya, Kemenlu akan mengirim lima diplomat muda, satu diantaranya mendapatkan fasilitas beasiswa dari UPH, untuk mengikuti program MTIC. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua