Jumat, 05 October 2012

Dihukum Skorsing, OC Kaligis Banding

Elza Syarif berharap OC Kaligis bisa memperbaiki perilakunya.
IMAM HADI WIBOWO
Pengacara senior OC Kaligis tak terima dihukum oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jakarta. Foto: Sgp


Pengacara senior OC Kaligis tak terima dihukum oleh Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta. Ia tegas menyatakan banding atas putusan majelis kehormatan yang telah menjatuhkan hukuman pemberhentian sementara atau skorsing selama 12 bulan.



“Saya akan banding,” tegas Kaligis kepada hukumonline lewat telepon, Jumat (5/10). Kaligis tetap berkeyakinan bahwa dirinya tak melanggar kode etik.



Ia bersikukuh justru Elza Syarif, advokat lain yang mengadukannya ke Dewan Kehormatan, yang malah melanggar kode etik karena dianggap merebut kliennya.



Kaligis dihukum bersalah melanggar kode etik atas beberapa pernyataannya tentang Elza Syarif yang dimuat di beberapa media. Pernyataan Kaligis dinilai melecehkan serta merendahkan martabat dan nama baik Elza.



Salah satu yang dijadikan Elza sebagai bukti adalah pernyataan Kaligis di TV One pada 2011 lalu. “Elza dulu bukan apa-apa dan sekarang menjadi pengkhianat, double agent KPK,” demikian salah seorang anggota majelis kehormatan, Alex R Wangge membeberkan pertimbangan putusan ketika dikonfirmasi hukumonline lewat telepon, Jumat (5/10).



Pernyataan lain Kaligis tentang Elza itu, lanjut Alex, juga dimuat di media lain seperti jejaring sosial dan berita elektronik.



Majelis kehormatan -yang terdiri dari Sonny Kusuma sebagai Ketua, serta serta Alex R. Wangge, Jack Sidabutar, Fathurin Zen dan Pdt. Weinata Sairin masing-masing sebagai anggota- menilai perbuatan Kaligis itu melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam kode etik.

 









Pasal yang menjerat Kaligis 



Pasal 3 huruf d: Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.



Pasal 3 huruf h: Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.



Pasal 5 huruf c: Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.



Pasal 8 huruf f: Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.





Terpisah, Elza Syarif berharap putusan ini bisa membuat Kaligis memperbaiki perilakunya ketika berinteraksi dengan advokat lain. “Lebih khusus kepada saya,” kata Elza ketika dihubungi hukumonline.



Elza juga membeberkan bahwa sebenarnya ia juga telah menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan Kaligis ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun prosesnya terkatung karena menurut Elza kepolisian belum berhasil memeriksa pembawa acara TV One sebagai saksi.



Masalah antara Kaligis dan Elza ini berawal dari masalah ‘perebutan’ klien. Kaligis menuding Elza merebut Nazaruddin. Sementara Elza mengaku sudah mengenal Nazarudin sejak lama untuk mewakili salah satu perusahaan Nazarudin. Saat Nazarudin ditangkap di Kolombia dan dipulangkan ke Jakarta, Elza mengaku dihubungi oleh adik Nazarudin. Belakangan, Kaligis ‘terdepak’ dari tim penasehat hukum Nazarudin. 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua