Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin menilai hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proyek Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, tak sesuai fakta. Menurutnya, peran sejumlah pihak dalam proyek ini banyak yang tak diungkap BPK.
"Sebenarnya BPK terlampau menutupi, satu, peran Anas tidak dimasukkan, peran Andi tidak dimasukkan, saya lihat ada intervensi kepada BPK," kata Nazaruddin sebelum memasuki gedung KPK, Rabu (7/11).
Nazaruddin datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Nazaruddin diperiksa untuk tersangka Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedi Kusdinar.
Nazaruddin menilai, hasil audit investigatif tersebut banyak yang dikaburkan oleh BPK. Karena hasil audit yang menyatakan Menpora Andi Mallarangeng melakukan pembiaran, menurutnya, bukan seperti itu kejadian yang sesungguhnya. "Nggak benar, itu kan hanya laporan BPK yang dikaburkan saja," katanya.
Terpidana suap wisma atlet itu menuturkan awal mula terjadinya proyek Hambalang.
Menurutnya, proyek tersebut terjadi setelah sertifikat tanahnya rampung. Dia menyatakan, setelah sertifikat tanah lahir, proyek mulai menggeliat.
“Siapa yang membereskan sertifikat? Mas Anas yang menemui Joyo (Winoto -mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional-red)," katanya.
Sebelum itu, lanjut Nazaruddin, Anggota DPR dari Partai Demokrat Igantius Mulyono diperintahkan Anas untuk menghubungi Joyo Winoto terkait sertifikasi tanah. Seminggu setelah sertifikat tanah Hambalang terbit, barulah dimulai pengerjaan proyek Hambalang.
















