Kamis, 06 Desember 2012

REI Setuju Kepemilikan Properti Bagi WNA

ANT


 


Real Estate Indonesia (REI) mendorong pemerintah merevisi aturan yang mengatur mengenai kepemilikan properti bagi warga negara asing di Indonesia.


"Selama ini regulasinya belum ada. Ini masalah hukum, karena tidak menunjang masalah kepemilikan properti bagi WNA," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso usai seminar Rapat Kerja Nasional REI di Jakarta, Kamis (6/12).


Dia mengatakan, saat ini pemerintah sudah membuka ruang mengenai revisi tersebut. Karena itu, menurut dia, sekarang tinggal pembuat undang-undang untuk menyetujui usulan tersebut yaitu DPR dalam bentuk undang-undang pertanahan yang baru. "Pemerintah mempersilahkan asalkan dibicarakan dengan pembuat undang-undang," ujarnya.


Menurut dia, langkah itu merupakan wujud agar Indonesia tidak diskriminatif terkait kepemilikan properti bagi masyarakat. Dia mengatakan, semua lapisan masyarakat harus memiliki hak yang sama dalam kepemilikan itu, baik masyarakat kecil hingga orang asing.


Dia mengatakan, kepemilikan asing dalam properti itu tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Hal itu, menurut dia, tanah dan bangunan yang dibeli itu tidak bisa dibawa pulang ke negara WNA bersangkutan. "Contohnya orang Indonesia yang beli properti di Singapura dan Australia tidak membawanya ke Indonesia," katanya.


Dia mengatakan, Indonesia akan diberikan keuntungan melalui penerimaan devisi ketika langkah itu diambil. Menurut dia, hal itu didorong karena semakin tingginya aktivitas WNA di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. "Kalau undang-undang tidak bisa, di peraturan pemerintah dulu saja," ujarnya.


Menurut dia, selama ini Indonesia masih dianggap diskriminatif karena hanya di Indonesia tidak ada kepemilikan asing dalam properti. Sebelumnya Setya mengharapkan pemerintah segera menerbitkan revisi PP No.41 Tahun 1996 tentang Perumahan dan Pemukiman. Revisi itu, menurut dia, bisa mempermudah orang asing membeli properti di Indonesia.


Dia menilai, adanya revisi itu bisa membuat kemudahan bagi orang asing mendapatkan kemudahan izin baik tinggal di Indonesia maupun membeli properti di Indonesia.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua