Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Mensesneg maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk segera menyerahkan draf revisi PP No.63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya juga memantau Mensesneg melaporkan tentang topik media massa satu dua hari ini. PP yang mengatur penugasan penyidik Polri di KPK. Saya nilai sudah terlambat, segera selesaikan, saya minta satu dua hari ini disampaikan," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas membahas kesiapan penyelenggaraan APEC di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta, Kamis (6/12) siang.
Presiden mengatakan petunjuk yang disampaikannya kepada jajaran terkait mengenai permasalahan status dan penugasan penyidik kepolisian yang ditugaskan di KPK sudah jelas. Sehingga, revisi yang dilakukan bisa segera dilakukan.
"Petunjuk saya jelas, penugasan penyidik Polri ke KPK untuk mengemban tugas dan jangka waktunya harus sedemikian rupa agar efektif dalam melaksanakan tugasnya. Terlalu singkat tentu tidak efektif, pada saatnya nanti karena ada pembinaan karier berikutnya lagi sebagai perwira kepolisian tentu ada batas waktunya," katanya.
Ia menyatakan telah memberikan arahan terkait empat tahun penugasan penyidik Polri di KPK. "Saya sudah memberikan arahan untuk empat tahun batas yang menurut saya pas, karena kurang dari itu terlalu singkat, lebih dari itu mengganggu pembinaan karier perwira," katanya.
Atas dasar itu, Presiden meminta agar draf revisi PP tersebut segera diserahkan kepadanya, untuk segera ditandatangani dan disahkan. "Saya tugaskan segera diajukan kepada saya, satu dua hari ini agar kita sahkan agar baik untuk semuanya. Bagi Polri, KPK, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi," katanya.
Rapat terbatas tersebut berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dihadiri oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Menlu Marty Natalegawa, dan sejumlah pejabat lainnya.