Kamis, 27 December 2012

Tahun 2012, MA Merasa ‘Ditampar’ Hakim Bermasalah

Jumlah sanksi disiplin bagi hakim meningkat jika dibandingkan tahun 2011.
AGUS SAHBANI/RIMBA SUPRIYATNA
Proses persidangan MKH terhadap Achmad Yamanie. Foto: Sgp


kasus hakim Puji Wijayanto dan hakim agung Achmad Yamanie ternyata cukup membekas bagi Ketua MA HM Hatta Ali. Dia bahkan menyebut dua kasus itu adalah sebuah ‘tamparan keras’ di saat upaya pembenahan peradilan tengah gencar dilakukan.


Di sela-sela acara pelantikan 12 ketua pengadilan tinggi di Gedung MA, Kamis (27/12), Hatta mengatakan kasus Puji dan Yamanie selain memberikan 'tamparan', juga memberikan hikmah bagi MA. Menurut dia, dua kasus tersebut dapat dimanfaatkan oleh MA sebagai momen untuk refleksi dan membersihkan diri.


“Sekaligus menunjukkan keseriusan MA tanpa toleransi dalam menindak semua pelaku (hakim) yang melanggar amanat jabatan,” imbuhnya.


Dikatakan Hatta, sembilan tahun terakhir sejak cetak Biru MA 2003, MA telah berupaya agar peradilan bisa lebih dipercaya publik melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik. Namun, semua itu seolah-olah runtuh akibat mencuatnya kasus Puji dan Yamanie.


“Sebagian dari kita bekerja keras, menjaga integritas, menunjukkan kinerja optimal, berjuang merengkuh kepercayaan publik. Tetapi, dengan dua peristiwa itu kepercayaan seolah bisa pupus dalam sekejap,” keluhnya.


Untuk itu, Hatta meminta semua jajaran pengadilan tidak boleh menoleransi tindakan-tindakan tak terpuji yang bisa menciderai reputasidan integritas badan peradilan. “Tidak boleh ada toleransi!” pintanya.      


Dia juga meminta agar semangat esprit de corps sesama hakim tidak boleh disalahartikan. Artinya, semangat korps sesama hakim tidak boleh digunakan untuk saling menutupi keburukan satu sama lain. “Sudah bukan lagi zamannya semangat esprit de corps dipakai menutup-nutupi tindakan tidak terpuji,” kata Hatta.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua