Menteri Keuangan Agus Martowardojo masih mengkaji dampak fiskal dari program pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2013.
"Saya sambut baik dan nanti kita bahas detailnya, apa rencana yang akan dilaksanakan dan bagaimana implementasinya," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/1).
Agus mengharapkan program yang diperkirakan akan menghemat pemakaian BBM bersubsidi hingga 1,3 juta kiloliter tersebut dapat berlaku efektif di seluruh Indonesia, untuk mengurangi beban anggaran subsidi.
"Indonesia luas dan sesuatu yang disubsidi kalau terjadi selisih dari harga pasar cukup besar, akan terjadi orang yang menyalahgunakan. Itu bagian yang harus kita yakinkan berjalan efektif," katanya.
Namun, pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro memperkirakan program penghematan melalui sistem teknologi informasi tersebut tidak berjalan signifikan, karena efektivitas pencapaian target kurang memadai.
"Menurut saya belum terlalu efektif untuk mengurangi beban subsidi dan untuk mendorong kualitas belanja yang lebih baik," ujarnya.
Ia menjelaskan program serupa pernah dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun lalu dan realisasinya tidak seperti yang diharapkan, karena konsumsi BBM bersubsidi tetap melebihi kuota.