Senin, 11 March 2013

IDI Usulkan Seleksi Pasien Dirawat RS

ANT


Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan, perlu seleksi pasien yang dirawat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penolakan oleh rumah sakit akibat tidak ada kamar yang tersedia.


"Rumah sakit itu sebagai tempat rujukan. Jadi yang dirawat adalah benar-benar yang membutuhkan," ujar Zaenal di Jakarta, Senin (11/3).


Sebelumnya, pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) Ana Mudrika (14) meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Islam Sukapura, Sabtu (9/3). Sebelumnya, almarhum ditolak empat rumah sakit karena keterbatasan kamar.


"Tempat-tempat pelayanan primer seperti Puskesmas dan tempat praktik dokter bisa dimanfaatkan. Kalau hanya sakit panas biasa saja bisa ditangani di tempat pelayanan primer tersebut," kata Zaenal.


Tempat pelayanan primer tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menjaring pasien yang harus dirawat di rumah sakit. "Jangan sedikit-sedikit langsung ke rumah sakit," kata Zaenal.


Menurut dia, program KJS yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu mempunyai niat yang baik, namun yang perlu diperbaiki adalah sistemnya.


Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (1/3) juga meluncurkan layanan bebas pulsa 119 untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di Jakarta. Dengan layanan tersebut bisa diketahui informasi seperti jumlah kamar yang tersedia, penjemputan pasien dengan ambulans, layanan gawat darurat hingga informasi kesehatan lainnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua