Minggu, 14 April 2013

“Haram” Menghidupkan Norma yang Dibatalkan MK

Ini tindakan inkonstitusional, memunculkan ketidakpastian hukum dan menggerogoti kewibawaan MK.
ASH


Mahkamah Konstitusi (MK) jengah dengan pendapat putusan MK tidak harus dipatuhi terus-menerus karena tidak bersifat abadi.


“Norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi itu tidak bisa dihidupkan lagi. Norma itu ‘haram’ untuk dihidupkan kembali, kecuali kontitusinya mengalami perubahan,” tegas Ketua MK Akil Mochtar di ruang kerjanya, Jum’at (12/4).


Setiap putusan MK yang telah menyatakan suatu norma dalam undang-undang  bertentangan dengan UUD 1945 harus dianggap tetap berlaku. Sekaligus mengikat seluruh warga negara sepanjang UUD 1945 pun tak mengalami perubahan. Kekuatan hukumnya sama seperti undang-undang.


“Sebenarnya putusan MK bukan membatalkan suatu norma, tetapi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.  Tidak punya kekuatan hukum mengikat yang sifatnya ergo omnes (mengikat semua warga negara),” ujarnya mengikat    


Menurutnya, hanya ada ketidakpastian hukum apabila memunculkan kembali pasal-pasal dalam undang-undang yang sudah dibatalkan MK dalam dalam undang-undang baru. Bahkan, hal ini bertentangan dengan konsep jaminan negara hukum yang demokratis.


Akil menuturkan dalam sistem demokrasi yang dibangun saat ini, sudah mulai muncul gejala atau upaya pembangkangan terhadap putusan-putusan MK. Tindakan serupa itu akan menggerogoti kewibawaan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi.


“Dengan cara-cara seperti ini, nantinya ada norma yang sudah dibatalkan MK, dimunculkan kembali, lalu diuji lagi, dan seterusnya. Lalu, dimana kepastian hukumnya,” tanya Ketua MK.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua