Jumat, 26 April 2013

Proses Pengadaan Korup, Kemiskinan Meningkat

Sistem pengawasan internal atau eksternal terhadap proses pengadaan barang dan jasa perlu disempurnakan.
RZK

Sektor pengadaan masih menjadi lahan ‘favorit’ para koruptor. Terbukti dari sekian banyak perkara korupsi yang bermuara di pengadilan tipikor, sebagian besar diantaranya terkait proses pengadaan barang dan jasa. Fenomena korupsi di sektor pengadaan dijadikan salah satu materi pembahasan acara “Anti Corruption Conference: Corruption in Indonesia, Challenges and Solutions” di Jakarta.

Hadir sebagai salah satu panelis, Todung Mulya Lubis mengatakan pengadaan barang dan jasa adalah pos pengeluaran negara paling besar di Indonesia. Todung menyebut sekitar 30-40 persen dari anggaran negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Di beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan, alokasi anggaran mereka untuk pengadaan barang dan jasa mencapai 60-70 persen.

Dengan jumlah dana beredar yang begitu besar, berdasarkan temuan Transparency International, ironisnya sektor pengadaan barang dan jasa sangat rentan terjadi korupsi. Modusnya beragam mulai dari penggelembungan harga, pengaturan tender, suap, dan kebocoran dana.

“Proses pengadaan yang korup dapat mengakibatkan angka kemiskinan meninggi karena anggaran negara yang seharusnya untuk kepentingan publik menjadi beralih,” papar Todung yang juga dikenal sebagai penggiat anti korupsi.

Kerugian dari proses pengadaan yang korup, lanjut dia, juga mempengaruhi dunia bisnis. Iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dan tidak stabil sehingga akan sangat merugikan para pelaku bisnis yang memutuskan atau tidak mampu untuk mengikuti praktik korupsi yang telah merajalela.

Kondisi ini, kata Todung, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, lemahnya penegakan hukum. Kedua, buruknya manajemen pengadaan barang dan jasa. Ketiga, lemahnya kepatuhan terhadap hukum. Menurut dia, sistem pengadaan barang dan jasa yang berlaku sekarang juga masih memiliki celah terjadinya korupsi.

“Tidak penting regulasinya lengkap, institusinya bagus. Tetapi kalau sistemnya masih membuka peluang korupsi ya korupsi akan terus terjadi,” ujar Todung yang juga tercatat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable.

Sebagai solusi, Todung menekankan perlunya memperbaiki berbagai aturan terkait proses anggaran serta sistem pengelolaan keuangan negara. Selain itu, sistem pengawasan internal atau eksternal terhadap proses pengadaan barang dan jasa juga perlu disempurnakan.

Ditegaskan Todung, semua pihak memiliki peran yang penting dalam memberantas praktik korupsi di sektor pengadaan. Perbaikan, kata dia, juga perlu dilakukan di kalangan pelaku usaha. Untuk itu, Todung mengimbau para pelaku usaha untuk menjunjung tinggi kode etik dalam berbisnis yang diantaranya diintroduksi dalam ICC Rules of Conduct and Recommendations on Combating Extortion and Bribery dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

“Pedoman OECD untuk perusahaan multinasional berisi sejumlah rekomendasi tentang perilaku korporasi yang bertanggung jawab serta standar-standar perilaku yang mengikat secara sukarela,” jelas Todung.

Dalam acara yang sama, Partner pada kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo, Abdul Haris Muhammad Rum mengatakan para pelaku bisnis sudah cukup memahami bahayanya praktik korupsi. Makanya, saat ini perjanjian-perjanjian bisnis mencantumkan suatu klausul (default) yang memungkinkan salah satu pihak membatalkan perjanjian atau bentuk sanksi seperti denda apabila pihak lainnya terbukti melakukan praktik korupsi.

“Tentunya klausul ini tidak akan menggugurkan pertanggungjawab hukum pidana,” ujar Haris.

Penerbitan Surety Bond
 - Surety Bond
01.05.13 08:13
Untuk penerbitan Surety Bond seperti Jaminan Penawaran (Bid Bond), Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) maupun Jaminan Pemeliharaan silahkan hubungi 0818778145 atau info lebih lanjut di http://suretybond10.blogspot.com
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua