Senin, 20 May 2013

Tiga Poin Perdebatan RUU Jaminan Produk Halal

RFQ

Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal antara DPR dengan pemerintah kian memanas. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini, setidaknya, terdapat tiga poin krusial dalam RUU ini.

Pertama, terkait status lembaga penjamin produk halal. Menurutnya, poin tersebut menjadi krusial, apakah lembaga itu berada di bawah presiden atau Menteri Agama. Kedua, terkait dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki peranan dalam jaminan produk halal. Ketiga, terkait sifat lembaga tersebut.

“Meski dibuka ruang perubahan, tapi perubahan itu yang ada bingkai logikanya,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (20/5).

Menurut Jazuli, poin pertama dan ketiga telah menemukan titik terang. Sedangkan untuk poin kedua, perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam antara Komisi VIII dan pemerintah.

“Kita cari yang terbaik dalam setiap persoalan. Pandangan yang berbeda-beda itu kita cari titiknya. Mana yang lebih maslahat buat rakyat dan bangsa ini,” ujar Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal itu.

Jazuli menambahkan, pekan ini Panja akan melanjutkan pembahasan rancangan regulasi tersebut. “Saya berharap kepada seluruh pimpinan fraksi harus konsisten terhadap konten dan susbstansinya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua