Rabu, 29 May 2013

Ahli: Aturan PK Sekali Langgar Konstitusi

Hanya alasan novum bisa dijadikan syarat untuk mengajukan PK kembali.
ASH

Sidang lanjutan pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya membolehkan peninjauan kembali (PK) satu kali dalam perkara pidana yang dimohonkan Antasari Azhar kembali digelar di Gedung MK. Antasari menghadirkan dua orang ahli yaitu Irman Putra Sidin dan dosen hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul. 

Dalam keterangannya, Irman menuturkan ketentuan PK hanya sekali seperti diatur Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

“Negara harus selalu terbuka untuk selalu memberikan ruang kepada warga negara meninjau produk kekuasaannya melalui undang-undang. Semua produk kekuasaan bisa dimohonkan perubahan atau PK lebih dari sekali,” kata Irman dalam persidangan yang digelar di ruang sidang utama MK, Rabu (29/5).

Dia mengatakan jika Pasal 268 ayat (3) KUHAP ini dinyatakan tak mengikat tidak berarti mendestruksi nilai kepastian hukum. Sebab, kepastian hukum sesungguhnya milik warga negara, bukan milik kekuasaan.              

Berdasarkan prinsip konstitusionalitas, kata Irman, ketika warga negara memperjuangkan kembali kebebasannya, negara tidak boleh membatasinya. Pada konteks ini, negara tidak boleh larut dengan kelelahannya atau bermalas-malasan membuka usul perubahan atas PK atas sebuah produk kekuasaan.

“Tidak cukup dengan alasan bahwa demi kepastian hukum, demi untuk tidak berlarut-larutnya perkara, atau demi kehati-hatian untuk mengambil keputusan, sehingga produk kekuasaan yang sudah dibuat oleh negara tidak dapat dimintakan untuk ditinjau lagi,” kata dia.

Irman membandingkan dengan kewenangan MK yang tercantum dalam Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyebutkan materi muatan ayat, pasal, atau bagian dalam undang-undang yang diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Pasal itu mempertegas akan logika kepastian hukum dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Namun, kenyataannya doktrin konstitusional tidak bisa membuat MK mengunci diri untuk tidak membuka permohonan kembali terhadap materi undang-undang yang telah diuji sepanjang memiliki alasan konstitusional yang berbeda. Hal tertuang dalam UUD 1945, UU MK, dan Pasal 42 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian UU.

“Ketentuan pengujian kembali atas undang-undang yang telah diputus MK bisa diajukan lagi tanpa pembatasan hanya sekali selama ada alasan/dasar keadaan pengujian yang berbeda,” kata dia.

Atas dasar itu, dia tegaskan sudah menjadi hukum konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh mengunci pintu rapat-rapat untuk diajak kembali menguji putusannya. Hal ini tidaklah melanggar prinsip kepastian hukum, tetapi semata prinsip konstitusionalitas, negara harus terbuka terus akan dialektika kebenaran untuk mengoreksi produk kekuasaan itu sendiri.

“Semata guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.      

Sementara itu, Chudry Sitompul berpendapat permohonan PK yang diatur dalam KUHAP memang membatasi PK hanya satu kali. Syaratnya, adanya novum, adanya pertentangan antara putusan (inkracht) yang satu dengan yang lain, dan mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim.

Menurutnya, berlakunya PK hanya sekali hanya menyangkut syarat adanya pertentangan putusan dan kekhilafan hakim. Sementara adanya novum bisa diajukan syarat pengajuan PK kembali jika novum itu ditemukan setelah adanya putusan PK pertama.    

“Sedangkan novum bergantung dengan keadaan. Apabila novum baru ditemukan setelah ada putusan PK, maka sungguh tidak adil jika novum baru itu tidak bisa digunakan sebagai dokumen hukum untuk mengajukan PK yang kedua dalam rangka mencari kebenaran materi sebagai tujuan dari hukum pidana,” katanya.

Dia menegaskan berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 memperkenankan permohonan PK diajukan kembali apabila ada dua putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain.

“Jadi PK bisa diajukan lebih dari sekali sudah diatur dalam SEMA itu yang menyimpang dari KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Demi mencapai kebenaran materil dan menegakan keadilan, saya berpendapat dalam perkara pidana jika novum itu ditemukan di kemudian hari setelah ada putusan PK, PK kedua bisa diajukan,” tegasnya.

Pada praktik di persidangan pidana, PK memang dapat diajukan lebih dari sekali. Ini misalnya terlihat dari Putusan MA No 183 PK/Pid/2010. Dalam putusan itu, MA membolehkan terpidana mengajukan PK atas putusan PK yang diajukan oleh jaksa. Soalnya, majelis hakim menyatakan PK adalah hak terakhir dari terpidana.

Antasari bersama Andi Syamsuddin Iskandar, dan Boyamin Saiman menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP untuk mengungkap dan mencari pelaku pembunuh Nasrudin sesungguhnya. Soalnya, pihak keluarga Nasrudin belum yakin Antasari adalah otak pembunuhan Nasrudin. Lewat pengujian pasal itu, mereka berharap MK dapat memberi tafsir bersyarat agar ketentuan PK dapat diajukan lebih dari sekali sepanjang ditemukan novum dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sehingga Antasari bisa mengajukan PK kedua. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua