Selasa, 11 Juni 2013

Carut Marut Bantuan Hukum untuk TKI

Pemerintah dinilai lamban memberi bantuan hukum untuk pekerja migran Indonesia.
ADY

Koordinator JARI PPTKLN, Nurus S Mufidah, menyebut pemerintah lamban menangani kasus pidana yang menjerat pekerja migran Indonesia di Malaysia. Ia menjelaskan, sejak 18 Oktober 2012, dua pekerja migran bernama Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu divonis hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Walau vonis itu sudah disiarkan banyak media, namun perempuan yang disapa Fida itu menuturkan pemerintah tak kunjung bergegas melakukan tindakan dalam rangka perlindungan. Misalnya, memberi bantuan hukum kepada kedua orang tersebut.

Apalagi, dari informasi yang diperoleh, Fida mengatakan kasus bermula ketika pekerja migran yang kakak beradik itu membela diri saat rumah majikannya dibobol pencuri. Ironisnya, di persidangan kedua pekerja migran itu didakwa melakukan pembunuhan terhadap pencuri tersebut. Akibatnya, mereka dijatuhi hukuman maksimal yaitu digantung sampai meninggal. Putusan tersebut tidak membuat kedua pekerja migran asal Kalimantan Barat (Kalbar) itu menyerah. Kemudian melakukan banding. Sayangnya, upaya hukum yang ditempuh tersebut tidak dikabulkan.

Dari berbagai upaya hukum yang telah dilakukan oleh kedua pekerja migran, keluarga dan Pemprov Kalbar, Fida melanjutkan, tidak satu pun berbuah seperti harapan. "Tidak ada hasil dibebaskan keduanya atau keringanan hukuman," katanya dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Jumat (7/6).

Dari peristiwa itu Fida menyebut koalisi menilai pemerintah belum punya mekanisme bantuan hukum yang baik untuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya, jika sudah ada mekanisme tersebut, maka kecil kemungkinan keluarga dari kedua pekerja migran itu mengadu ke DPR. Bahkan, Pemprov Kalbar mengaku sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat untuk meminta bantuan dalam rangka melindungi warganya. "Jika pemerintah mempunyai sistem bantuan hukum yang baik, harusnya semua warga negara yang mengalami kasus pidana di luar negeri menjadi tanggungjawab pemerintah pusat bukan pemerintah daerah," tukasnya.

Atas dasar itu koalisi mendesak pemerintah melakukan sejumlah hal. Pertama, Presiden SBY harus melakukan diplomasi kepada pemerintah Malaysia untuk membebaskan dua pekerja migran yang terancam hukuman mati itu. Kedua, mendorong pemerintah Malaysia melakukan peninjauan kembali atas vonis hukuman mati yang sudah dijatuhkan. Menuntut Kemlu, Kemenkertrans dan Kemenkumham menjalankan upaya nyata menyelamatkan kedua pekerja migran itu. Keempat, mengingat RUU PPILN saat ini dibahas di DPR, koalisi mendesak agar dimasukan ketentuan tentang bantuan hukum yang baik untuk pekerja migran.

Sementara, anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh, menyebut peristiwa yang menimpa kedua pekerja migran itu sebagai bentuk lemahnya perlindungan yang dilakukan pemerintah. Mengingat beberapa waktu lalu sudah digagas di DPR untuk dibentuk Timwas TKI, maka harus segera direalisasikan. Menurutnya, Timwas itu dibentuk karena banyak masalah yang menimpa pekerja migran dari hulu ke hilir. Sehingga dirasa perlu pengawasan yang kuat secara politik dan hukum.

Walau begitu, Poempida mengingatkan masalah pekerja migran tak dapat diselesaikan oleh Komisi IX DPR saja, tapi lintas sektoral. Sehingga DPR bukan hanya mengawasi kinerja eksekutif dalam konteks perlindungan pekerja migran saja, tapi memberi dampak politis yang diperhitungkan negara penempatan. Misalnya, dalam menangani sejumlah masalah pekerja migran, mekanisme penyelesaian yang dilakukan lewat diplomasi dan tekanan politik.

“Oleh karena itu, keberadaan Timwas sangat diperlukan. Tentunya tidak hanya dalam konteks menyelesaikan masalah hukum Hiu bersaudara saja, namun juga untuk dapat mencegah potensi terjadinya masalah baru yang serupa terjadi,” kata Poempida dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Sabtu (8/6).

Lemahnya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri menurut Poempida terkait pula dengan minimnya anggaran. Misalnya dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dengan BNP2TKI, Poempida menilai anggarannya tergolong kecil untuk meindungi pekerja migran. Jika mengandalkan asuransi, Poempida berpendapat perlindungan yang diberikan sangat terbatas.

Seperti masalah hukum yang menimpa pekerja migran, biaya yang dicakup pihak asuransi paling maksimal hanya Rp200 juta. Padahal, tak jarang sebuah kasus yang dihadapi pekerja migran besarannya lebih dari itu. Oleh karenanya Poempida menekankan agar anggaran pemerintah untuk melindungi pekerja migran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua