Senin, 26 August 2013

Wilayah Usaha BPR dan Bank Umum Perlu Dipisah

Diusulkan, agar penyaluran kredit di bawah Rp50 juta hanya khusus dilakukan oleh BPR.
FAT
Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto (baju batik). Foto: www.perbarindo.or.id

Menyalurkan kredit menjadi salah satu usaha bagi perbankan di Indonesia. Meski begitu, lantaran tak adanya pemisahan antara kredit yang ditangani oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) membuat keberadaan BPR seperti di ujung tanduk. Hal ini semakin terlihat ketika Suku Dasar Bunga Kredit (SDBK) BPR lebih besar ketimbang bank umum.

SDBK untuk konglomerasi sekitar delapan persen, sedangkan yang menengah mencapai 12 persen dan untuk kredit kecil bisa mencapai 18 sampai 22 persen. "Apakah BPR bersaing dengan bank-bank yang lebih besar atau bersaing dengan kelompok rentenir," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin (26/8).

Atas dasar itu pula, untuk menjaga eksistensi BPR perlunya pemisahan wilayah usaha antara BPR dengan bank umum. Misalnya, lanjut Harry, penyaluran kredit di bawah Rp50 juta hanya boleh dilakukan oleh BPR. "Bank umum diharapkan tidak boleh masuk ke dalam penyaluran kredit yang di bawah Rp50 juta atau harus diupayakan agar BPR memiliki wilayah kerja yang tidak boleh di jangkau bank umum," katanya.

Kejelasan wilayah usaha seperti ini penting bagi DPR yang tengah membahas RUU Perbankan. Atas dasar itu, Harry berharap, pelaku usaha dapat memberikan masukannya sehingga benturan wilayah usaha antara BPR dengan bank umum tak terjadi.

"Kami sangat memerlukan masuk-masukan dari pelaku usaha di BPR, agar BPR tidak secara langsung dibenturkan dengan bank umum," katanya.

Benturan ini semakin terlihat ketika banyak bank umum yang mulai masuk untuk membiayai usaha mikro dan kecil. Pembiayaan usaha mikro dan kecil ini dilakukan bank umum untuk mengejar target penyaluran kredit ke UMKM seperti yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI).

"Bahkan, saat ini pun banyak bankir di BPR yang sengaja ditarik ke bank umum," ujar Harry.

Politisi Partai Golkar itu juga tengah mempertimbangkan soal kemungkinan BPR yang memiliki aset lebih dari Rp1 triliun harus berubah menjadi bank umum. "DPR perlu mendapatkan kesepakatan dari BPR soal ini karena BPR yang berubah menjadi bank umum, tentunya akan sulit bersaing," kata Harry.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, mengatakan gejolak krisis ekonomi global tak berimbas pada eksistensi industri BPR. "Industri di BPR akan sulit terkena dampak dari gejolak ekonomi global, karena utamanya kami menyasar usaha mikro dan kecil yang diketahui tidak terimbas secara signifikan dari krisis global saat ini," katanya.

Joko mengatakan, alasan BPR lebih kuat dalam menahan imbas gejolak ekonomi global karena basis usaha industrinya yang lebih mengarah ke konsumer, terutama usaha mikro dan kecil. Hingga kini, jumlah debitur di industri BPR sudah mencapai 3,2 juta nasabah.

"BPR secara industri masih aman dan baik, di tengah gejolak yang terjadi saat ini," katanya.

Setidaknya terdapat dua strategi utama dari Perbarindo untuk bisa menjaga industri BPR agar tetap mampu bertahan dari krisis. Pertama, menjaga portofolio outstanding yang sehat. Serta bisa tetap menjaga likuiditas untuk dapat melayani masyarakat. Dari catatan Perbarindo, hingga Juni 2013 BPR masih mampu meraih pertumbuhan kredit hingga 20,6 persen (year-on-year) atau meningkat Rp9,6 triliun.

"Total penghimpunan dana masyarakat sudah sebesar Rp58 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 19,23 persen," ujar Joko.

Direktur Persiapan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Berlian, mengatakan dari sisi otoritas perlu ada aspek kelembagaan yang kuat dari BPR. Menurutnya, meskipun BPR terbilang kecil, tapi harus tetap handal serta memiliki kompetensi yang baik. Walaupun sebagian besar BPR memiliki aset yang kecil, tapi masih ada di antaranya yang memiliki aset besar bahkan setara dengan bank umum.

"Ada lima BPR total asetnya di atas Rp1 triliun," katanya.

Lantaran aset BPR ada yang mengalahkan bank umum, lanjut Berlian, maka perlunya perbedaan kualitas risk manajemen dan governance dengan BPR yang baru tumbuh. "Harus ada kontrol karena mengelola dana masyarakat. Dalam UU kita juga ingin perlu apakah ada skala-skala tertentu, misal di atas Rp2 triliun perlu kualitas risk manajemen, governance yang lebih dibandingkan BPR yang baru tumbuh," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua