Selasa, 01 October 2013

RKUHAP dan RKUHP Dinilai Mengancam KPK

LSM dan akademisi berharap pembahasan RKUHAP dan RKUHP distop.
ALI/ANT
Asep Iwan Iriawan (paling kiri) saat jumpa pers bersama dua aktivis ICW. Foto: SGP


DPR dan pemerintah secara maraton terus membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Kabarnya, DPR ingin menyelesaikan pada akhir Oktober ini. Namun, penolakan terhadap dua rancangan kitab tersebut masih bermunculan.


Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan menyoroti gagasan hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris) yang berpotensi melumpuhkan kewenangan KPK di masa depan.


“RUU KUHAP memberikan kewenangan luar biasa bagi hakim pemeriksa pendahululan untuk menentukan lanjut atau tidaknya penuntutan, penyitaan dan penyadapan dalam suatu proses pidana, termasuk kasus korupsi,” ujarnya dalam konferensi pers di Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (1/10).


Ketentuan-ketentuan tersebut, lanjut Asep, dapat ditemukan dalam Pasal 44, Pasal 58, Pasal 67, Pasal 75, Pasal 83 dan Pasal 84 RKUHAP.


Asep memahami bahwa kehadiran hakim komisaris ini untuk mengawasi proses penyidikan atau penahanan sebagai pengganti lembaga pra peradilan. “Sifatnya untuk mengkontrol sih Oke, tapi kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan ini luas sehingga menimbulkan multitafsir. Istilah anak-anak sekarang, lebay,” tuturnya.


Karenanya, ia berpendapat bahwa lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol penyidik dan penuntut umum sudah cukup tepat, tinggal membenahi kekurangan-kekurangan yang ada selama ini.


Sebagai informasi, dalam KUHAP yang berlaku sekarang, praperadilan berwenang menentukan sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta ganti kerugian dan/atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua