Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang diketuai Ibrahim (Komisioner KY) kembali menjatuhkan sanksi berat terhadap hakim PN Bekasi Sintong Monogari Siahaan. Sintong hanya dijatuhi sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 1 tahun. Sanksi inilebih ringan dari rekomendasi KY untuk memberhentikan secara hormat dengan hak pensiun karena diduga berbuat asusila dan bermain judi.
Dalam keputusannya, MKH berkesimpulan perbuatan Sintong melanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Peratuan Bersama MA dan KY Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. Sintong terbukti bermain kartu dengan uang, sementara dugaan perbuatan asusila dinyatakan tidak terbukti.
“Menjatuhkan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 1 tahun,” tutur Ketua MKH Ibrahim saat membacakan amar keputusannya di ruang Wirjono Mahkamah Agung, Kamis (07/11).
Sebelumnya, kasus ini dilaporkan Wasida Situmorang (pemilik cottage) melalui kuasa hukumnya pada 10 Juli 2012 ke KY atas perbuatan hakim terlapor yang diduga melanggar norma kesusilaan/agama dan bermain kartu. Dalam laporannya dilampirkan compact disk berisi rekaman hakim terlapor sedang duduk di cottage dan mandi di sebuah penginapan atau hotel.
Di penginapan itu, ada seorang wanita sedang berkaca dan merekam dengan dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Selain itu, ada rekaman beberapa orang (termasuk hakim terlapor) sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
Dari hasil sidang pleno KY diputuskan, perbuatan hakim terlapor terbukti melanggar KEPPH, khususnya prinsip berperilaku jujur, arif dan bijaksana, berintegritas tinggi yaitu hakim harus/wajib menghindari perbuatan tercela dan menjaga kewibawaan lembaga peradilan/profesi.
Dalam persidangan MKH, hakim terlapor mengajukan pembelaan diri. Intinya, terlapor menyatakan pelapor adalah pelaku jika perselingkuhan hakim terlapor terbukti. Menurut terlapor, Wasida tak berhak melapor karena bukan istri sah terlapor. Hasil pemeriksaan Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebelumnya menilai laporan Wasida tidak terbukti dan mengada-ngada.
