Jumat, 13 December 2013

DPR Aceh Sahkan Enam Qanun

ANT


Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan enam rancangan qanun menjadi qanun atau peraturan daerah dalam sidang paripurna, Jumat.



Enam qanun yang disahkan tersebut adalah Qanun Aceh tentang kesejahteraan sosial, Qanun Aceh tentang kepariwisataan, Qanun Aceh tentang hukum acara jinayah, Qanun Aceh tentang rencana pembangunan jangka menengah.



Kemudian, Qanun Aceh tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) keurukon katibul wali atau kesekretariatan lembaga wali nanggroe, dan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga wali nanggroe.



Pengesahan ke enam qanun tersebut dilakukan setelah empat fraksi di DPRA menyetujui produk hukum tersebut disahkan menjadi peraturan daerah. Empat fraksi tersebut, yakni Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PPP dan PKS.



Ketua Fraksi Partai Aceh Tgk Harun dalam pendapat akhir fraksinya menyatakan setelah ke enam qanun ini disahkan, segera diimplementasikan kepada masyarakat.



"Karena itu, kami Fraksi Partai Aceh mendesak saudara Gubernur Aceh segera mengimplementasikan qanun-qanun yang telah disahkan DPRA," kata dia.



Sementara itu Jamaluddin T Muku, juru bicara Fraksi Partai Demokrat,menyatakan, produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif tersebut hendaknya untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat.



"Kita sebagai wakil rakyat, hendaklah berbuat terbaik untuk rakyat. Bila produk hukum yang kita hasilkan ini baik, maka akan bermanfaat kepada masyarakat. Jadi, qanun yang disahkan ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat Aceh," kata Jamaluddin T Muku.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua