Peneliti Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun mengatakan RUU KUHAP dapat melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya karena diduga sarat kepentingan dari sejumlah politisi.
"Pembahasan RUU KUHAP yang dibahas oleh Komisi III DPR itu dapat melemahkan KPK, itu yang tidak kami inginkan," kata Tama, di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, pihaknya bersama sejumlah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum telah melakukan audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait isu RUU KUHAP.
Beberapa hal yang dipermasalahkan ICW terkait RUU KUHAP seperti dihapuskannya ketentuan penyelidikan.
Dengan kata lain kewenangan KPK dalam melakukan pencekalan, penyadapan, pemblokiran rekening bank dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan ikut hilang.
Selain itu, terdapat pasal yang membatasi KPK untuk memperpanjang masa tahanan seorang yang tersangkut kasus korupsi dan terdapat juga pasal penangguhan penahaanan terhadap seseorang.
Lebih lanjut, Tama mengatakan penyitaan dan penyadapan oleh KPK juga dibatasi dengan harus mendapat persetujuan dari hakim terlebih dahulu.
Hal itu dianggap berpotensi membuat KPK kesulitan mengembangkan penyelidikan kasus.
Terkait masalah banding, RUU mengatur banding di tingkat Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. Hal ini dapat menjadi celah koruptor untuk mencari "diskon" hukuman.
Sementara itu, untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada lagi syarat pembuktian terbalik. Dengan begitu, seseorang tidak diwajibkan melakukan pembuktian dari mana asal-usul kekayaannya.
"Pembahasan RUU KUHAP yang dibahas oleh Komisi III DPR itu dapat melemahkan KPK, itu yang tidak kami inginkan," kata Tama, di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, pihaknya bersama sejumlah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum telah melakukan audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait isu RUU KUHAP.
Beberapa hal yang dipermasalahkan ICW terkait RUU KUHAP seperti dihapuskannya ketentuan penyelidikan.
Dengan kata lain kewenangan KPK dalam melakukan pencekalan, penyadapan, pemblokiran rekening bank dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan ikut hilang.
Selain itu, terdapat pasal yang membatasi KPK untuk memperpanjang masa tahanan seorang yang tersangkut kasus korupsi dan terdapat juga pasal penangguhan penahaanan terhadap seseorang.
Lebih lanjut, Tama mengatakan penyitaan dan penyadapan oleh KPK juga dibatasi dengan harus mendapat persetujuan dari hakim terlebih dahulu.
Hal itu dianggap berpotensi membuat KPK kesulitan mengembangkan penyelidikan kasus.
Terkait masalah banding, RUU mengatur banding di tingkat Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. Hal ini dapat menjadi celah koruptor untuk mencari "diskon" hukuman.
Sementara itu, untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada lagi syarat pembuktian terbalik. Dengan begitu, seseorang tidak diwajibkan melakukan pembuktian dari mana asal-usul kekayaannya.
