Forum internasional Open Government Partnersip (OGP) yang akan berlangsung di Bali pada 4-7 Mei 2014 dinilai penting dioptimalkan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif MediaLink, Ahmad Faisol, forum tersebut merupakan inisiatif global untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel.
Faisol mengatakan forum trersebut punya dua nilai strategis untuk Indonesia. Pertama, Indonesia masih menghadapi persoalan besar untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya OGP harus dijadikan momentum untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Kedua, Fasiol melanjutkan, agar OGP bermakna untuk Indonesia maka pemerintah harus melakukan persiapan. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebab, ia menilai Indonesia mengalami defisit informasi karena ada ketimpangan di masyarakat dalam rangka mengakses informasi. Akses informasi lebih mudah diperoleh masyarakat yang ada di pulau Jawa ketimbang daerah Indonesia timur.
Ketimpangan antara lain disebabkan infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata. Masalah ini harus segera diatasi pemerintah agar masyarakat Indonesia yang tersebar tidak kesulitan mengakses informasi. Apalagi pemerintah mau menggulirkan kebijakan keterbukaan diantaranya lewat media internet. Faisol mengingatkan, salah satu isu pembangunan ke depan itu bagaimana mengurangi korupsi dan meningkatkan pendapatan negara untuk proses pembangunan. Namun, pendapatan negara bisa diperoleh dengan maksimal jika tidak terjadi kebocoran, terutama di bidang pajak. “Penerapan pemerintahan terbuka itu penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan,” urainya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/4).
Faisol melihat pemerintah Indonesia belum berani mendorong agar isu pemerintahan yang terbuka dimasukan dalam rencana pembangunan global. Ia juga melihat Indonesia punya problem regulasi yang menghambat terwujudnya tata pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi mengkriminalisasi publik yang mencari data di lembaga pemerintahan. Faisol mendesak pemerintah mereview kembali berbagai peraturan yang menghambat keterbukaan dan partisipasi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Program Officer MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 International NGO Forum Indonesian Development (INFID), Hamong Santono, menjelaskan Indonesia bukan hanya menjadi pimpinan di OGP, tapi juga pernah menjadi pimpinan di forum internasional lainnya. Namun, ia menilai pemerintah belum memaksimalkan posisi strategis itu.
Misalnya, Hamong menandaskan, dalam rangka pembangunan pasca 2015 isu governance belum menjadi agenda utama. Padahal banyak negara maju sepakat dengan isu tersebut. Tapi Indonesia yang tergabung dan menjadi pimpinan dalam OGP belum mengarahkan agar negara berkembang mengutamakan isu governance untuk dilaksanakan. “Indonesia berperan penting untuk menyuarakan isu governance untuk pembangunan pasca 2015,” paparnya.
Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong, mengatakan koalisi organisasi masyarakat sipil akan mengawal forum OGP yang bakal berlangsung di Bali itu. Menurutnya, masyarakat sipil perlu memberikan rekomendasi agar forum tersebut membuahkan hasil sesuai harapan. Apalagi di wilayah Asia Pasifik banyak dilanda persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kemiskinan. “Tujuannya mau memberikan rekomendasi kongkrit terhadap agenda-agenda yang ada di pemerintahan,” urainya.
Bagi Ilham munculnya masalah itu tidak lepas dari buruknya kinerja pemerintahan, khususnya yang ada di kawasan Asia Pasifik. Koalisi akan menuntut forum OGP menghasilkan sesuatu yang konkrit. Ke depan pemerintahan harus lebih terbuka untuk mencegah terjadinya transaksi terselubung atau korupsi.
Ilham mengatakan OGP punya nilai strategis untuk Indonesia. Sehingga masyarakat sipil harus mendorong agar forum tersebut menghasilkan sesuatu yang lebih besar dalam rangka membangun tata pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Seperti meningkatkan pemberantasan korupsi, mencegah penyelewengnan kekuasaan dan mendorong partisipasi masyarakat sipil. “Sebuah kekuasaan kalau tidak diawasi bisa menggerogoti pembangunan,” tegasnya.
Faisol mengatakan forum trersebut punya dua nilai strategis untuk Indonesia. Pertama, Indonesia masih menghadapi persoalan besar untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya OGP harus dijadikan momentum untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Kedua, Fasiol melanjutkan, agar OGP bermakna untuk Indonesia maka pemerintah harus melakukan persiapan. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebab, ia menilai Indonesia mengalami defisit informasi karena ada ketimpangan di masyarakat dalam rangka mengakses informasi. Akses informasi lebih mudah diperoleh masyarakat yang ada di pulau Jawa ketimbang daerah Indonesia timur.
Ketimpangan antara lain disebabkan infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata. Masalah ini harus segera diatasi pemerintah agar masyarakat Indonesia yang tersebar tidak kesulitan mengakses informasi. Apalagi pemerintah mau menggulirkan kebijakan keterbukaan diantaranya lewat media internet. Faisol mengingatkan, salah satu isu pembangunan ke depan itu bagaimana mengurangi korupsi dan meningkatkan pendapatan negara untuk proses pembangunan. Namun, pendapatan negara bisa diperoleh dengan maksimal jika tidak terjadi kebocoran, terutama di bidang pajak. “Penerapan pemerintahan terbuka itu penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan,” urainya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/4).
Faisol melihat pemerintah Indonesia belum berani mendorong agar isu pemerintahan yang terbuka dimasukan dalam rencana pembangunan global. Ia juga melihat Indonesia punya problem regulasi yang menghambat terwujudnya tata pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi mengkriminalisasi publik yang mencari data di lembaga pemerintahan. Faisol mendesak pemerintah mereview kembali berbagai peraturan yang menghambat keterbukaan dan partisipasi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Program Officer MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 International NGO Forum Indonesian Development (INFID), Hamong Santono, menjelaskan Indonesia bukan hanya menjadi pimpinan di OGP, tapi juga pernah menjadi pimpinan di forum internasional lainnya. Namun, ia menilai pemerintah belum memaksimalkan posisi strategis itu.
Misalnya, Hamong menandaskan, dalam rangka pembangunan pasca 2015 isu governance belum menjadi agenda utama. Padahal banyak negara maju sepakat dengan isu tersebut. Tapi Indonesia yang tergabung dan menjadi pimpinan dalam OGP belum mengarahkan agar negara berkembang mengutamakan isu governance untuk dilaksanakan. “Indonesia berperan penting untuk menyuarakan isu governance untuk pembangunan pasca 2015,” paparnya.
Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong, mengatakan koalisi organisasi masyarakat sipil akan mengawal forum OGP yang bakal berlangsung di Bali itu. Menurutnya, masyarakat sipil perlu memberikan rekomendasi agar forum tersebut membuahkan hasil sesuai harapan. Apalagi di wilayah Asia Pasifik banyak dilanda persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kemiskinan. “Tujuannya mau memberikan rekomendasi kongkrit terhadap agenda-agenda yang ada di pemerintahan,” urainya.
Bagi Ilham munculnya masalah itu tidak lepas dari buruknya kinerja pemerintahan, khususnya yang ada di kawasan Asia Pasifik. Koalisi akan menuntut forum OGP menghasilkan sesuatu yang konkrit. Ke depan pemerintahan harus lebih terbuka untuk mencegah terjadinya transaksi terselubung atau korupsi.
Ilham mengatakan OGP punya nilai strategis untuk Indonesia. Sehingga masyarakat sipil harus mendorong agar forum tersebut menghasilkan sesuatu yang lebih besar dalam rangka membangun tata pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Seperti meningkatkan pemberantasan korupsi, mencegah penyelewengnan kekuasaan dan mendorong partisipasi masyarakat sipil. “Sebuah kekuasaan kalau tidak diawasi bisa menggerogoti pembangunan,” tegasnya.